RADARSOLO.COM – Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar kembali diuji.
Memasuki siklus pemeriksaan keuangan Tahun Anggaran (TA) 2025, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai melakukan supervisi untuk memastikan akuntabilitas penggunaan uang rakyat di Bumi Intanpari.
Dalam kunjungan supervisi dari BPK RI akhir pekan lalu, Bupati Karanganyar Rober Christanto menerima langsung tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Ruang Transit Rumah Dinas Bupati.
Baca Juga: Wabup Karanganyar Ajak Masyarakat Getol Perangi Rokok Bodong
Pertemuan ini menandai dimulainya proses audit laporan keuangan yang akan menyasar seluruh perangkat daerah.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah menekankan, kehadiran timnya bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan menjalankan mandat undang-undang dalam menjaga transparansi.
"Pemeriksaan ini adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBD dikelola secara akuntabel. Kami menerjunkan tim profesional untuk memverifikasi laporan keuangan Pemkab Karanganyar agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku," tegas Ahmad Luthfi saat memperkenalkan tim pemeriksa.
Baca Juga: Mencari "Dava" Baru dari Bumi Sukowati, Askab PSSI Sragen Gelar Piala U-11
Ia juga menambahkan bahwa kerja sama dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyajikan data yang jujur dan valid sangat menentukan kualitas hasil audit.
Merespons hal tersebut, Bupati Rober Christanto memberikan instruksi keras kepada bawahannya.
Meski Karanganyar sudah berkali-kali menyabet opini WTP, Rober tak ingin jajarannya terlena dengan prestasi masa lalu.
Baca Juga: Hampir Rp 1 Miliar, Kejari Karanganyar Tarik dan Setor Uang Korupsi Alkes ke Negara
Ia mengakui masih ada celah-celah kecil dalam tata kelola administrasi yang wajib segera ditambal.
"Capaian WTP adalah bukti komitmen kita, tapi jangan sampai kita abai pada detail. Saya minta seluruh perangkat daerah segera melakukan penyempurnaan administrasi. Jangan menunda-nunda perbaikan agar laporan kita tetap tertib, akurat, dan sesuai SOP," ujar Rober dengan nada tegas.
Bupati berharap, melalui supervisi intensif dari BPK ini, Pemkab Karanganyar tidak hanya sekadar mengejar predikat WTP ke-11 kalinya, namun juga benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran yang sehat dan berkelanjutan. (rud/adi)
Editor : Adi Pras