RADARSOLO.COM – Upaya memperkuat akurasi data kemiskinan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
Melalui Dinas Sosial (Dinsos), sebanyak 134 petugas pemutakhiran data dari tingkat desa hingga kecamatan dikumpulkan dalam forum group discussion (FGD) Meeting Full Board yang digelar di Lorin Solo Hotel pada 8–9 Juni 2026.
Kegiatan tersebut diikuti 117 Petugas Pemutakhiran Mandiri Kemiskinan (PMK) desa/kelurahan dan 17 Petugas PMK kecamatan se-Kabupaten Karanganyar.
FGD difokuskan pada penguatan validitas data kemiskinan sebagai dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Junaidi mengatakan, kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan berbagai program perlindungan sosial pemerintah.
”Data yang valid dan mutakhir merupakan kunci agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, peran petugas PMK sangat strategis dalam melakukan verifikasi, validasi, dan pembaruan data secara berkelanjutan,” ujarnya.
Baca Juga: Pilkades Serentak Karanganyar: Komisi A Soroti Minimnya Anggaran, Ini Jawaban Pemkab
Wakil Bupati Karanganyar Adhe Eliana hadir sebagai narasumber utama. Dia memberikan arahan kepada seluruh petugas PMK terkait pentingnya pemutakhiran DTSEN sebagai fondasi perencanaan kebijakan kesejahteraan sosial.
Menurut Adhe, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat harus dapat terdeteksi dan tercatat secara cepat. Dengan demikian, pemerintah memiliki basis data yang akurat untuk menyusun program pengentasan kemiskinan yang efektif.
Junaidi menambahkan, FGD juga bertujuan meningkatkan motivasi dan kapasitas petugas PMK agar lebih aktif mengakomodasi usulan bantuan sosial dari masyarakat serta melaksanakan proses verifikasi dan validasi data di wilayah masing-masing.
Baca Juga: Seluruh Fraksi DPRD Karanganyar Setujui Enam Raperda Usulan Pemkab, Siap Kebut Pembahasan
”Petugas PMK berada di garda terdepan karena mereka yang mengetahui kondisi riil masyarakat. Kami berharap seluruh perubahan data sosial ekonomi dapat segera diperbarui sehingga kualitas DTSEN semakin baik,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, Dinsos Karanganyar menargetkan proses pemutakhiran data kemiskinan dapat berjalan lebih optimal.
Peningkatan kualitas DTSEN diharapkan berdampak langsung pada ketepatan sasaran program bantuan sosial sekaligus mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar.
Baca Juga: Jejak Sadis Pelaku Pembunuhan di Jenar Sragen, Habisi Korban Demi Motor Rp 1 Juta
Sinergi antara pemerintah daerah, petugas PMK, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penting agar program perlindungan dan pemberdayaan sosial mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Wakil Bupati Karanganyar Adhe Eliana menegaskan bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah.
Karena itu, seluruh petugas PMK diminta aktif melakukan verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala agar kondisi riil masyarakat dapat tergambar dengan akurat.
Baca Juga: Resmi! Bupati Karanganyar Lantik Jajaran Direksi PUDAM Tirta Lawu, Ini Daftarnya
”Data yang valid dan mutakhir merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Saya berharap seluruh petugas PMK dapat bekerja secara profesional, responsif, dan bertanggung jawab sehingga tidak ada masyarakat yang berhak menerima bantuan justru terlewat dari pendataan,” ujarnya.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan DTSEN yang berkualitas sebagai instrumen percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar. (rud/adi)
Editor : Adi Pras