RADARSOLO.COM – Presiden RI ke-7, Joko Widodo, akhirnya menemui perwakilan massa Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang mendatangi kediaman pribadinya di Jalan Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Rabu pagi (16/4/2025).
Dalam keterangannya kepada awak media, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya menerima kedatangan perwakilan TPUA dengan baik.
Namun, terkait tuntutan untuk menunjukkan ijazah asli, Jokowi menegaskan bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk melakukannya.
"Soal permintaan menunjukkan ijazah asli, saya jelaskan tidak ada kewajiban saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli. Saya sudah berikan penjelasan yang gamblang dan jelas," tegas Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menyebut bahwa tudingan terhadap keabsahan ijazahnya sudah mengarah ke fitnah. Ia pun mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum.
"(Siapa yang akan dilaporkan?) Nanti itu kuasa hukum yang akan melihat, saya kira itu," ujarnya singkat.
Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menunjukkan ijazah asli apabila diminta secara resmi oleh institusi hukum.
"Saya sampaikan, kalau ijazah asli diminta hakim, diminta pengadilan untuk menunjukkan, saya akan siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta," tandasnya.
Sebelumnya, aksi TPUA sempat memanas saat puluhan massa mendekat ke rumah pribadi Presiden Jokowi. Ketegangan sempat terjadi dengan relawan yang berjaga, namun situasi berhasil diredam setelah negosiasi. Perwakilan massa akhirnya diperkenankan masuk.
Sekitar 15 menit kemudian, perwakilan TPUA keluar dari kediaman Jokowi. Wakil Ketua TPUA, Rixa Fadilla, menyebut bahwa kunjungan mereka bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus meminta klarifikasi langsung soal ijazah Jokowi.
"Kedua, ingin mendapat informasi, konfirmasi, kalau perlu verifikasi, yang berhubungan dengan ijazah Jokowi," kata Rixa.
Namun, Rixa menyampaikan bahwa Presiden Jokowi tetap menolak menunjukkan ijazah tersebut secara langsung dan menyerahkannya kepada proses hukum.
"Tadi setelah bertemu, beliau tidak berkenan untuk menunjukkan ijazah itu, dan mengembalikan kepada proses hukum. Bahwa kalau diperintah pengadilan, akan ditunjukkan," lanjutnya.
Ia menambahkan, sebelum ke Solo, pihaknya telah mendatangi kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Namun, pihak kampus tidak bisa menunjukkan ijazah asli karena terbatasnya kewenangan.
"Dari UGM juga tidak bisa menunjukkan. Ijazah baru boleh ditunjukkan oleh pemilik. Makanya kami datang, tapi ternyata pemilik tidak menunjukkan," jelas Rixa.
Rixa menuturkan bahwa gugatan serupa pernah diajukan ke pengadilan, namun kandas di tahap awal karena dinilai berada di luar kewenangan lembaga hukum tersebut.
"Kita sampaikan di pengadilan sudah pernah dilakukan (gugatan), dan pengadilan tidak pernah memerintahkan. Bahkan sebelum duduk perkara, ternyata pengadilan tidak berwenang. Lalu ke mana lagi kami mencari bukti? Ini bolak-balik," urainya.
Menurut TPUA, penjelasan dari pihak UGM sejauh ini belum sepenuhnya menjawab keraguan mereka. Karena itu, langkah-langkah lanjutan akan tetap ditempuh.
"Makanya yang disampaikan UGM perlu diverifikasi. Kami akan mengambil langkah-langkah berikutnya," pungkasnya. (atn/dam)
Editor : Damianus Bram