RADARSOLO.COM – Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece yang marak jelang HUT ke-80 RI, kini direspons serius oleh pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menegaskan, aksi tersebut berpotensi memiliki konsekuensi pidana.
Terutama jika bendera tersebut merendahkan kehormatan Sang Saka Merah Putih.
Menurut Budi, tindakan mengibarkan bendera lain di bawah atau lebih rendah dari bendera negara adalah pelanggaran.
Hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat 1 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Beleid tersebut melarang keras penempatan bendera negara di bawah bendera atau lambang apa pun.
Pemerintah Siap Ambil Tindakan Tegas
Menkopolkam menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam dan berencana mengambil tindakan hukum terkait pengibaran bendera One Piece ini.
Terlebih, jika ditemukan unsur kesengajaan atau upaya provokasi di balik aksi tersebut.
"Ini adalah upaya kami untuk melindungi martabat dan simbol negara," kata Budi, Jumat (1/8/2025).
Ia juga menyatakan keprihatinannya atas fenomena pengibaran bendera Roger Jolly One Piece itu menjelang HUT ke-80 RI.
Sebab, tren viral itu bisa menurunkan kehormatan bendera perjuangan, Merah Putih
Sebagai seorang purnawirawan Polri, Budi Gunawan mengajak seluruh masyarakat untuk menghargai pengorbanan para pahlawan kemerdekaan.
Ia berharap, sebagai bangsa yang menghargai sejarah, masyarakat bisa menahan diri untuk tidak melakukan provokasi di tengah persiapan hari kemerdekaan.
Baginya, bendera bajak laut yang ramai dikibarkan sama sekali tidak relevan dengan semangat perjuangan bangsa.
"Kami mengapresiasi ekspresi kreativitas untuk memperingati Hari Kemerdekaan sekaligus mengimbau agar bentuk-bentuk ekspresi tidak melanggar batas dan menciderai simbol negara," imbuhnya. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria