RADARSOLO.COM - Satu tahun menakhodai Jawa Tengah, pasangan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen mencatatkan rapor hijau.
Berdasarkan evaluasi delapan alat ukur kepemimpinan, mayoritas target pembangunan tak hanya terpenuhi, tetapi berhasil melampaui standar nasional.
Fakta ini mengemuka dalam forum diskusi publik yang digelar Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jateng (FWPJT) di Kompleks Kantor Gubernur, Senin (23/2/2026).
Tiga Transformasi: Ekonomi, Sosial, dan Birokrasi
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah Zulkifli memaparkan bahwa stabilitas kinerja birokrasi dan ekonomi menjadi mesin utama penggerak provinsi ini selama satu tahun terakhir.
Zulkifli merinci sejumlah capaian indikator makro yang mencolok:
- Pertumbuhan Ekonomi: Melesat ke angka 5,37%, jauh melampaui target awal sebesar 4,8%.
- Indeks Reformasi Birokrasi: Mencetak skor gemilang 94,06, melampaui target yang ditetapkan (91,5).
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Berhasil ditekan hingga ke angka 4,66%.
- Tingkat Kemiskinan: Terjaga stabil di angka 9,39%, masuk dalam rentang target pembangunan (9,00% - 9,66%).
- Otonomi Fiskal Daerah: Menyentuh 63,01%, menandakan kemandirian ekonomi daerah yang semakin menguat.
“Transformasi sosial dibuktikan dengan menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan. Sementara tata kelola pemerintahan menguat berkat tingginya indeks integritas nasional dan reformasi birokrasi,” jelas Zulkifli.
Catatan Kritis DPRD: PAD Jangan Cuma Bergantung Pajak
Meski secara umum memuaskan sesuai indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Mohammad Saleh memberikan sejumlah catatan kritis.
Tantangan utama ke depan, menurut Saleh, adalah memastikan pemerataan capaian pembangunan. Ia juga menyoroti minimnya kreativitas birokrasi dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tidak bisa hanya bertumpu pada tarikan pajak dari rakyat. Optimalisasi aset milik pemerintah daerah dan BUMD harus dimaksimalkan agar memberikan kontribusi nyata,” tegas Saleh.
Baca Juga: Sidak Pasar Ambarawa, Gubernur Luthfi Langsung Perintahkan Operasi Pasar untuk Redam Harga Cabai
Terkait realisasi investasi yang menembus angka raksasa Rp88 triliun, Saleh mewanti-wanti agar dampaknya tidak sekadar cantik di atas kertas laporan statistik.
"Investasi harus inklusif. Dampaknya harus terasa langsung pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal," imbuhnya.
Filosofi Rame ing Gawe, Sepi ing Pamrih
Dari kacamata akademis, Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip) Nur Hidayat Sardini menilai gaya kepemimpinan Luthfi-Yasin sangat lekat dengan filosofi Jawa rame ing gawe, sepi ing pamrih (banyak bekerja, minim pamrih/pencitraan).
“Filosofi ini penting agar pemimpin tetap empan papan dan memberi teladan. Namun, sepi ing pamrih bukan berarti meniadakan publikasi kinerja,” ujar Nur Hidayat.
Ia mengingatkan bahwa pejabat publik adalah pemegang otoritas dari kedaulatan rakyat.
Publikasi kinerja mutlak diperlukan demi akuntabilitas demokrasi. Pembayar pajak berhak tahu ke mana mandat dan uang mereka bermuara.
“Satu tahun memang waktu yang pendek, tapi capaian kuantitatif ini adalah fondasi yang kuat. Ke depan, pendekatan kualitatif harus diperkuat agar persepsi publik berbanding lurus dengan capaian datanya,” pungkasnya. (*)
Editor : Tri wahyu Cahyono