RADARSOLO.COM – Sutradara sekaligus jurnalis investigasi senior, Dandhy Dwi Laksono, akhirnya buka suara guna menjawab rasa penasaran publik mengenai sumber pendanaan film dokumenter Pesta Babi.
Langkah ini diambil usai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melontarkan sentilan soal sumber duit di balik produksi film yang menyorot dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan tersebut.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @dandhy_laksono, Rabu (20/5/2026), Dandhy membagikan video respons yang dikolasekan dengan pernyataan Jenderal Maruli.
Dandhy mengungkapkan, pertanyaan seputar asal modal film Pesta Babi sebenarnya sudah pernah ia jawab.
Tepatnya saat jadi bintang tamu dalam sebuah siniar (podcast) bersama Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru, Erwin Adrian.
Sambil berseloroh, Dandhy menyatakan bahwa sebagai warga sipil, ia tidak memiliki kewajiban konstitusional untuk mempertanggungjawabkan rincian anggarannya kepada negara.
Sebab, dirinya tidak menggunakan uang pajak rakyat (APBN).
"Pokoknya ada. Ya kan? Saya berhak untuk ngomong, pokoknya ada. Karena saya nggak mempertanggungjawabkan pajak," ujar Dandhy.
Baca Juga: Link Resmi Poster Film Pesta Babi Versi Indonesia dan Inggris, Bisa untuk Bahan Publikasi Nobar
Lebih lanjut, pendiri rumah produksi Watchdoc ini justru merasa heran mengapa publik dan pejabat publik jauh lebih sensitif serta penasaran terhadap inisiatif gerakan sipil, ketimbang transparansi anggaran dalam lingkaran kekuasaan.
"Lebih bener saya ngomong pokoknya ada, tapi orang justru lebih curious (penasaran) dengan inisiatif-inisiatif sipil seperti ini, daripada dari mana sih duit Capres untuk Pemilu? Dari mana sih duit Parpol bisa bagi-bagi sembako, bisa bikin konser gede? Dari mana duit jenderal polisi dan tentara ketika dia mau promosi jabatan?" sentil Dandhy balik.
Sistem Gotong Royong
Dalam kaidah jurnalistik profesional, Dandhy sepakat bahwa mendeklarasikan sumber independensi—termasuk pendanaan—adalah hal yang krusial agar penonton bisa menilai objektivitas karya tersebut.
Ia menegaskan, seluruh entitas penyokong film Pesta Babi sudah dipampang secara transparan di dalam poster resmi.
"Di film Pesta Babi, setelah judul Pesta Babi, dan semua nama orangnya jelas, teman-teman bisa melihat logo-logo yang ada di poster film. Itulah para kolaborator. Jadi itulah lembaga-lembaga yang patungan untuk membiayai film ini," jelasnya.
Baca Juga: Apakah PPPK Paruh Waktu Terima Gaji Ke-13 Juni Bulan Depan? Cek Aturan Pencairan Tahun 2026
Dia juga menepis anggapan Jenderal Maruli bahwa kru film tersebut merupakan "orang berduit" karena bisa terbang pulang-pergi ke Papua.
Dandhy pun membeberkan fakta bahwa seluruh tim produksi bekerja secara sukarela tanpa menerima honor komersial (pro bono).
"Kami semua yang bekerja di situ, saya sebagai sutradara, Bang Cypri sutradara, para produser, para director of photography, videografer, itu nggak ada yang dibayar," tegas Dandhy.
Dandhy kemudian memberikan gambaran teknis bagaimana Watchdoc, sebagai rumah produksi yang dinilainya berskala kecil, menyiasati keterbatasan dana.
Baca Juga: Marak Aktivitas Asusila di Ruang Publik Solo, Pemkot Siapkan Sanksi Tegas, Panggil Orang Tua
Alih-alih menyetor uang tunai, Watchdoc berkontribusi dengan meminjamkan fasilitas kamera dan menerjunkan juru kamera ke lapangan.
Sementara itu, untuk ongkos logistik dan tiket transportasi udara menuju Papua Selatan, operasionalnya ditanggung secara patungan oleh lembaga-lembaga kolaborator masyarakat sipil yang memiliki kecukupan dana di kas organisasi mereka.
"Jadi kami semua benar-benar mengerjakan ini dengan gotong royong, dengan patungan, dan kami percaya bahwa usaha ini justru akan lebih membuat filmnya passionate (dikerjakan dengan sepenuh hati)," pungkas Dandhy.
Diketahui, sebelumnya KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melontarkan sentilan yang mempertanyakan sumber pendanaan fil dokumenter Pesta Babi.
“Duitnya dari mana? Coba pikir aja. Ya kan? Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini, terbang sana. Orang berduit lah,” tanya Maruli.
Kendati demikian, ia menolak menyebutkan secara spesifik siapa pihak yang ia curigai mendanai proyek visual tersebut, dan justru mengembalikan asumsi itu kepada media.
Editor : Syahaamah Fikria