Oleh: Dr. Mahameru Rosy Rochmatullah, SE., M.Si., Dosen Prodi Akuntansi UMS
KETEGANGAN geopolitik di Timur Tengah, khususnya eskalasi perang Israel-Lebanon dan gencatan senjata Iran-Israel, serta keterlibatan Amerika Serikat telah menjadi kekhawatiran internasional karena memicu krisis energi global. Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik ini berdampak luas.
Negara maju menghadapi biaya produksi yang melonjak, sementara negara berkembang harus menanggung beban fiskal yang semakin berat untuk menambal belanja subsidi energi. Di Indonesia, dampaknya terasa pada perdagangan dan keuangan negara.
Di tengah situasi ini, akuntansi publik menjadi kunci penting. Bukan sekadar mencatat angka, melainkan menunjukkan bagaimana belanja subsidi energi, utang, dan dana cadangan dikelola untuk melindungi masyarakat dari guncangan global.
Kepanikan publik terasa, ketika berbagai media sosial (medsos) menampilkan analisis sejumlah ekonom yang memprediksikan adanya lonjakan signifikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ini menciptakan persepsi bahwa kenaikan harga BBM akan segera terjadi, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.
Baca Juga: Masa Depan Itu Bernama Artificial Intelligence
Namun, hingga saat ini harga BBM relatif stabi. Belum mengalami kenaikan sebagaimana yang diprediksi. Fenomena ini menyiratkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis, baik melalui kebijakan fiskal maupun intervensi pasar, untuk menahan kenaikan harga BBM agar tidak membebani masyarakat secara langsung.
Namun, pemerintah masih perlu membangun kepercayaan publik melalui transparansi pencatatan pos subsidi energi pada laporan keuangan negara.
Dengan pencatatan yang jelas dan sesuai standar, publik dapat mengetahui seberapa besar dana publik untuk menjaga stabilitas harga BBM. Sekaligus menilai efektivitas kebijakan subsidi dalam melindungi daya beli dan kesejahteraan rakyat.
Subsidi yang terlalu besar sangat berisiko terhadap peningkatan defisit anggaran negara. Beban fiskal yang membengkak akibat subsidi energi, misalnya, dapat mengurangi ruang pemerintah untuk membiayai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Masyarakat berhak mengetahui secara jelas, berapa besar dana yang dialokasikan untuk subsidi, bagaimana pencatatannya dalam laporan keuangan negara, serta dampaknya terhadap keseimbangan fiskal.
Jika inflasi naik, maka laporan keuangan negara tidak cukup hanya menampilkan angka baru, tetapi juga menunjukkan dampaknya terhadap belanja pemerintah, penerimaan negara, serta potensi defisit anggaran.
Inflasi bukan sekadar angka statistik di atas kertas, melainkan faktor nyata yang memengaruhi harga barang sehari-hari, daya beli masyarakat, dan kesejahteraan ekonomi secara luas. Maka penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa angka-angka tersebut tidak disembunyikan atau disajikan secara bias.
Relevansi informasi akuntansi memudahkan publik dalam menilai, apakah kebijakan fiskal pemerintah sudah responsif terhadap perubahan global. Serta apakah langkah-langkah pengendalian inflasi benar-benar melindungi kepentingan rakyat.
Ketidakpastian global membuat investor cenderung menarik modal dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Arus keluar modal ini menekan stabilitas pasar keuangan domestik dan menyebabkan rupiah melemah terhadap Dolar AS.
Baca Juga: Puasa: Sekolah Jiwa Dan Spiritual Bagi Anak
Ini tidak hanya berdampak pada sektor perdagangan, tetapi juga meningkatkan beban utang luar negeri yang sebagian besar berdenominasi dolar.
Pencatatan keuangan terkait fluktuasi kurs harus diungkapkan secara rinci dalam laporan keuangan negara. Ini penting agar risiko fiskal akibat pelemahan rupiah tercermin dengan jelas. Sehingga masyarakat dan investor dapat menilai secara objektif.
Akuntansi publik mengatur adanya pencatatan yang konsisten dan sesuai standar. Sehingga setiap perubahan nilai tukar dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika ekonomi global, yang harus diantisipasi dengan kebijakan fiskal yang tepat.
Pencatatan dana cadangan dan kontinjensi juga harus dilakukan sesuai standar yang berlaku secara internasional. Dana cadangan berfungsi sebagai “tabungan darurat” negara, yang disiapkan untuk menghadapi situasi tak terduga atau guncangan eksternal. Misalnya lonjakan harga energi, pelemahan nilai tukar rupiah, atau bencana alam.
Dengan pencatatan akurat, masyarakat dan investor dapat memperoleh informasi secara pasti bahwa pemerintah memiliki strategi antisipasi terhadap risiko. Sekaligus memastikan bahwa penggunaan dana tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan awalnya.
Ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan good governance, di mana keterbukaan informasi fiskal menjadi landasan penting bagi legitimasi kebijakan publik serta ketahanan ekonomi nasional.
Eskalasi konflik global semakin menegaskan, bahwa akuntansi publik memiliki peran strategis yang jauh melampaui sekadar pencatatan angka-angka keuangan negara.
Dalam konteks ketidakpastian global, akuntansi publik berfungsi sebagai instrumen vital untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus memperkuat kredibilitas fiskal di mata investor internasional.
Melalui sistem pencatatan yang akurat, konsisten, dan sesuai standar, publik dapat memahami bagaimana negara mengelola risiko fiskal, mengalokasikan dana cadangan, serta menyeimbangkan antara kebutuhan subsidi energi dan stabilitas anggaran.
Baca Juga: Keabsahan Ijazah Jokowi: Antara Proses Pengambilan Keputusan dan Pertaruhan Negara
Pola ini menjadi landasan penting bagi akuntabilitas kebijakan fiskal yang dapat meningkatkan kepercayaan dan legitimasi publik kepada pemerintah.
Dengan demikian, akuntansi publik harus dipandang sebagai fondasi ilmiah bagi ketahanan ekonomi nasional, yang memungkinkan Indonesia bertahan menghadapi gejolak global, menjaga stabilitas fiskal jangka panjang, serta memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar melindungi kepentingan masyarakat.
Dalam kerangka tata kelola yang baik (good governance), akuntansi publik bukan hanya instrumen teknis, melainkan pilar utama yang menopang legitimasi negara dalam menghadapi kompleksitas krisis global di masa depan. (*)
Editor : fery ardi susanto