Ada ratusan SD negeri di Kota Bengawan yang mengaku kekurangan murid tiap tahun ajaran baru. Faktor yang memengaruhi cukup beragam. Di antaranya suksesnya program keluarga berencana (KB). Sehingga beberapa wilayah tidak ditemui lagi anak-anak usia SD.
Faktor lainnya, keegganan orang tua memilih SD negeri. Mereka lebih memilih sekolah swasta, yang memiliki program serta inovasi pembelajaran lebih mumpuni. Ini bukti masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap sekolah negeri.
“Pola pikir masyarakat sudah berubah. Mereka memilih sekolah tidak berdasarkan negeri atau swasta. Tetapi sekolah yang berkualitas. Karena pendidikan dasar adalah fondasi pertama bagi anak,” ucap Rektor Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Sutoyo.
Saat ini sedang tren sekolah berbasis agama, yang menjadi incaran orang tua. Terutama yang memiliki program boarding school. Selain itu, sekolah berbasis agama juga jago mengeksplorasi potensi siswa, baik dari sisi akademik maupun nonakademik.
“Seiring perkembangan tingkat ekonomi masyarakat, banyak yang memilih sekolah swasta meskipun bayarnya mahal. Namun biaya yang dikeluarkan sepadan dengan hasil yang diperoleh. Jadi impas,” imbuhnya.
Tak dipungkiri, setiap tahun jumlah murid yang masuk ke sekolah swasta kian bertambah. Itu artinya, SD negeri harus berinovasi agar mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Mengingat SD negeri unggul di biaya pendidikan yang terjangkau, bahkan gratis.
“Kami itu sudah door-to-door. Tapi memang tidak ada siswanya (usia kelas I SD). Jadi bukan sekolah yang tidak bergerak atau kurang bagus. Tapi memang siswanya tidak ada yang usia SD,” terang Kepala SD Negeri Cinderejo No. 193 Surakarta Surni Andayani.
Setali tiga uang, Kepala SD Negeri Ketelan No. 12 Surakarta Siti Murniatun juga merasakan penurunan jumlah siswa setiap tahunnya. Hingga akhirnya, tahun ini sekolah tersebut di-regrouping. Alasannya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan. Apalagi letak sekolah jauh dari dari permukiman. Ditambah menjamurnya sekolah swasta maupun negeri yang berdekatan.
“Jumlah siswa yang siap sekolah juga sedikit. Dari tahun ke tahun siswa yang masuk semakin menyusut. Ditambah saat ini banyak sekolah swasta yang sudah besar. Sehingga pilihan masyarakat tambah banyak,” beber Siti.
Fenomena ini juga jadi perhatian wakil rakyat. Legislatif mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta untuk lebih berinovasi, dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Termasuk SDM tenaga pendidiknya.
“Sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kami rasa disdik perlu inovasi ke arah peningkatan kualitas SDM. Terutama yang terlibat dalam penyelenggaran pendidikan,” papar Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Sugeng Riyanto.
Peningkatan SDM, lanjut Sugeng, dapat dilakukan melalui standarisasi. Harus memiliki standarisasi pendidikan yang lebih tinggi dari SDm swasta. Ambil contoh kepala sekolah di SD negeri. Minimal harus lulusan S2 untuk jenjang SD, dan lulusan S3 untuk jenjang SMP. Jika belum, mungkin bisa dibiayai untuk sekolah lagi dengan dana APBD.
“Jadi (anggaran sektor pendidikan) ada yang memang dialokasikan untuk jangka panjang. Tidak digunakan untuk fasilitas semata. Tetapi juga untuk peningkatan kualitas SDM,” tandasnya. (ian/fer/dam) Editor : Damianus Bram