RADARSOLO.COM – Stunting masih menjadi persoalan yang perlu jadi perhatian semua pihak, mengingat stunting di Solo bertahan di angka 1.050 kasus hingga saat ini. Untuk mengentaskan persoalan ini perlu koordinasi lintas sektor dan kerja sama dengan pihak swasta.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta Purwanti mengungkapkan fenomena stunting di Solo masih menjadi perhatian banyak pihak. Berdasarkan data survei stunting terbaru sedikitnya masih ada 16,2 persen kasus stunting dari total bayi-balita yang ada di Kota Bengawan atau setara 4.000 an kasus aktif.
"Kalau data survei Solo masih di 16,2 persen, targetnya turun jadi 14 persen (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanganan Stunting, Red)," ungkapnya usai menghadiri Edukasi Pencegahan Stunting di Seribu Hari Pertama Kehidupan di Graha Saba Buana, kemarin (7/9).
Data berbeda, sambung Purwanti terlihat dalam giat penimbangan. Di mana data itu menunjukkan jumlah kasus stunting di Solo berada di angka 3,4 persen atau setara 1.050 kasus. Perbedaan data melalui metode survei dan penimbangan itu terjadi karena sejumlah faktor. Ini akhirnya menimbulkan diferensiasi hasil yang dimunculkan beragam.
"Hasil survei jumlahnya lebih banyak karena yang bukan warga Solo juga tercatat selama berdomisili di Solo. Sementara hasil penimbangan dengan jumlah lebih sedikit, karena tidak semua balita bisa datang. Kehadirannya juga baru 80 persen saja," paparnya.
Merujuk angka yang masih sedemikian besar itu, Pemkot Surakarta mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak yang ikut ambil bagian dalam penanganan stunting. Seperti yang dilakukan Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Indonesia. Mereka mengumpulkan para relawan, ibu hamil dan ibu menyusui untuk diberi edukasi mendalam. Pembahasannya tentang penanganan dan pencegahan stunting.
"Pengengentasan stunting tidak bisa sendiri, harus ada kerja sama pentahelix, termasuk dengan swasta. Kami optimistis untuk menyelesaikan masalah ini, GO Farmasi juga sudah menunjukkan kontribusinya dalam penurunan angka stunting. Harapannya 2024 tidak ada kasus stunting baru di Solo," harap Purwanti.
Keterlibatan banyak pihak guna pengentasan stunting juga diakui Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Eka Sulistia Ediningsih. Pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk mengentaskan kasus stunting yang ada di wilayah menimbang kasus stunting di Jawa Tengan masih berada di angka 20,8 persen dari data survei status gizi Indonesia 2022.
"Upaya penurunan stunting di Jawa Tengah masih perlu perhatian. Perlu konvergensi dan pelaksanaan lima pilar percepatan penanganan stunting. Mudah-mudahan bisa dibawah 14 persen (sesuai target prevalensi stunting tahun 2024, Red). Kita harus upayakan 2023-2024 tidak ada new stunting (di Jawa Tengah, Red)," terangnya. (ves/nik)
Editor : Damianus Bram