RADARSOLO.COM – DPRD Kota Solo menilai sejumlah program nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu dikaji lebih dalam. Langkah itu penting untuk memastikan sejauh mana manfaat nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat daerah, khususnya di Kota Bengawan.
Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo mengatakan, beberapa program pemerintah pusat telah bergulir di Solo, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga Sekolah Rakyat. Namun, dia menilai seluruh program tersebut masih membutuhkan waktu dan evaluasi lanjutan guna menilai efektivitas pelaksanaannya.
“Kalau dibilang yang paling bermanfaat, kita perlu kaji lebih jauh lagi. Jadi tidak bisa hanya melihat sepintas,” ujar Budi saat ditemui di Gedung DPRD Solo, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, DPRD akan menugaskan komisi-komisi terkait untuk melakukan kajian dan penilaian lapangan sesuai tupoksi masing-masing. Evaluasi akan dilakukan secara langsung agar hasilnya objektif dan berbasis fakta.
“Penilaian terhadap program itu nanti akan dilihat langsung di lapangan. Karena program-program seperti MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan lainnya masih berjalan sekitar satu tahun, jadi perlu pengamatan mendalam,” paparnya.
Budi menegaskan, meski seluruh pendanaan berasal dari pemerintah pusat, fungsi pengawasan DPRD tetap berjalan penuh, terutama pada komisi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program tersebut.
“Karena anggarannya dari pemerintah pusat, ya memang tidak ada korelasinya dengan APBD Kota Solo. Seperti program MBG itu, tidak ada porsi dari APBD untuk mendanainya karena semuanya dari pusat,” jelasnya.
Namun, untuk program Koperasi Merah Putih, DPRD memberikan dukungan terbatas melalui APBD berupa anggaran pembekalan dan pendampingan bagi pengurus koperasi, yang pelaksanaannya melekat di dinas koperasi.
“Itu memang kami support dari APBD tahun 2025, sifatnya untuk memberikan pembekalan kepada pengurus koperasi. Nanti teman-teman di komisi yang terkait juga akan mengawasi apakah penggunaan anggarannya sudah sesuai atau belum,” terang Budi.
Dia menambahkan, DPRD akan terus memperkuat fungsi pengawasan agar setiap program nasional benar-benar tepat sasaran dan tidak berhenti di tataran formalitas.
“Semua akan kami kaji dan awasi. Karena tujuannya agar program-program nasional itu benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar formalitas,” tandasnya. (atn/nik)
Editor : Niko auglandy