RADARSOLO.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Solo Muhammad Billal melontarkan peringatan tegas atas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Solo: perencanaan tanpa ukuran yang jelas hanya akan berujung pada program yang “ramai di atas kertas, sepi di dampak”.
Billal menekankan, seluruh program prioritas Pemkot harus berbasis indikator yang terukur, realistis, dan disiplin dalam pelaksanaan. Tanpa itu, arah pembangunan berisiko melenceng dari kebutuhan riil masyarakat.
“Sejak awal harus jelas parameternya, targetnya realistis, dan indikator keberhasilannya bisa dievaluasi. Yang tidak kalah penting, disiplin dalam eksekusi,” tegasnya, Senin (30/3).
Baca Juga: Klaim Stok Aman 76 Ribu Ton, Bulog Solo Perkuat Cadangan dan Tahan Gejolak Harga Beras
Salah satu sorotan utama Billal adalah program Koperasi Merah Putih. Ia mengingatkan, program ini berpotensi salah arah jika dipersepsikan sebagai pesaing toko kelontong atau ritel kecil.
Menurutnya, koperasi seharusnya menjadi alat konsolidasi ekonomi rakyat, bukan kompetitor baru di level bawah.
“Koperasi ini harus jadi wadah, bukan lawan bagi pelaku usaha kecil. Jangan sampai kelontong justru terdesak oleh program yang seharusnya melindungi mereka,” ujarnya.
Baca Juga: Modus Jual Tanah, Oknum Polisi Aktif di Sragen Malah Gasak 91 Pohon Jati
Ia menegaskan, diferensiasi peran harus jelas. Koperasi Merah Putih tidak ditujukan untuk bersaing dengan ritel modern seperti Indomaret, melainkan memperkuat jaringan distribusi dan daya tawar pelaku usaha kecil.
Namun, ia juga memberi catatan kritis: tanpa penguatan manajemen, koperasi berisiko hanya menjadi program simbolik.
“Pengurusnya harus diperkuat. Ada pendampingan, ada edukasi. Kalau tidak, koperasi hanya jadi papan nama tanpa dampak ekonomi nyata,” tandasnya.
Di sektor lingkungan, Billal menyoroti program SAPA yang digadang-gadang menjadi solusi pengelolaan sampah. Ia menilai, pendekatan selama ini masih terlalu bertumpu pada hilir.
Padahal, kunci utama justru berada di hulu—di tingkat rumah tangga dan wilayah.
“Kalau hulunya tidak dibereskan, hilirnya akan jebol. Sampah akan terus menumpuk,” katanya.
Baca Juga: Tegas! Buang Sampah Sembarangan di City Walk Solo, Tukang Becak Kena Sanksi Sosial
Ia mendorong agar pasca-Musrenbang, pemerintah segera menyusun strategi konkret berbasis wilayah untuk menekan produksi sampah sejak dari sumbernya.
“Jangan sampai program bagus di konsep, tapi di lapangan justru terjadi lonjakan sampah karena hulunya diabaikan,” tegasnya.
Billal juga menyinggung wacana Work From Anywhere (WFA) bagi ASN. Ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak diambil secara prematur tanpa kesiapan sistem pelayanan.
“Pelayanan publik harus diperkuat dulu. Jangan sampai WFA justru menurunkan kualitas layanan,” ujarnya.
Ia bahkan memberi catatan teknis: penempatan hari WFA harus diperhitungkan agar tidak memicu efek “libur panjang terselubung”.
“Kalau bisa di tengah minggu, jangan di awal atau akhir. Supaya ritme pelayanan tetap terjaga,” tambahnya.
Di tengah kebijakan efisiensi nasional, Billal menegaskan pentingnya ketajaman dalam menentukan prioritas pembangunan. Tidak semua program bisa dijalankan sekaligus.
“Dengan kondisi anggaran seperti ini, kita harus benar-benar selektif. Mana yang prioritas dan berdampak langsung ke masyarakat,” jelasnya.
Ia memastikan DPRD akan mengawal ketat implementasi hasil Musrenbang agar tidak berhenti pada tahap perencanaan.
“Program harus terasa manfaatnya. DPRD akan memastikan itu berjalan sesuai rencana,” pungkasnya. (atn)
Editor : Kabun Triyatno