RADARSOLO.COM – Aroma privilese dalam proyek infrastruktur di Bumi Sukowati kian menyengat hingga ke gedung parlemen.
Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sragen yang memprioritaskan pelebaran jalan menuju kampung halaman istri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di Kecamatan Sidoharjo mendapat sorotan dari legislatif.
Anggota Komisi III DPRD Sragen Bambang Widjo Purwanto secara lantang menyuarakan kegelisahan publik tersebut.
Pria yang akrab disapa Bambang Pur ini menilai, skala prioritas pembangunan yang disusun pemerintah daerah mulai kehilangan objektivitasnya.
Baca Juga: DPRD Sragen Sebut Ada Dilema Pengisian 349 Kursi Perangkat Desa yang Kosong
Sorotan tajam ini mengarah langsung pada proyek pelebaran Jalan Tenggak–Sribit di Kecamatan Sidoharjo yang sebelumnya diketahui sukses mengamankan pos anggaran di DAU APBD Perubahan 2025 bertujuan menambah lebar jalan hingga 2,00 meter.
Padahal jalur tersebut tak lain merupakan akses utama menuju kediaman mertua sang Menteri Bahlil.
”Saya melihat di TikTok, ada jalan menuju rumah kediaman istri Pak Bahlil itu justru dilebarkan sekitar dua meter,” cetus Bambang Pur.
Politisi Partai Nasdem ini menggarisbawahi, jika indikator yang digunakan murni berasaskan kepentingan publik dan volume kendaraan, DPU seharusnya tidak menutup mata pada jalur penghubung antar-kecamatan yang kondisinya jauh lebih kritis. Salah satu yang paling mendesak adalah jalur Banaran–Gondang di wilayah Bligo Selatan.
Baca Juga: Ini Alasan Pemkab Karanganyar Stop Pengembangan Wisata di Berjo Ngargoyoso
”Kalau berbicara kepentingan, saya kira jalur Banaran–Gondang, itu jauh lebih penting. Kenapa di sana (akses rumah mertua Menteri, red) justru diprioritaskan, sementara jalur penghubung antar-kecamatan ini malah tidak dilaksanakan?" kritik politikus senior tersebut.
Ironi ini terasa kian getir mengingat kondisi keuangan daerah yang sedang kempis. Bambang Pur mengakui bahwa Sragen saat ini menghadapi rapor merah terkait banyaknya infrastruktur jalan yang rusak akibat keterbatasan anggaran.
Kondisi tersebut diperparah oleh tekanan ekonomi global serta kebijakan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
Baca Juga: 349 Kursi Perangkat Desa di Sragen Kosong, Ini Kendala yang Dihadapi Pemkab
”Terus terang saat ini kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja akibat tekanan ekonomi global, semua merasakan. Apalagi anggaran-anggaran dipangkas dan dialihkan untuk memenuhi ambisi pribadi oleh negara. Dampaknya ya seperti ini ke daerah,” semprotnya.
Berbeda nasib dengan jalur di Tenggak- Sribit, yang jalannya mulus melenggang, sejumlah proyek infrastruktur jalan tahun ini di bawah DPU Sragen justru dilaporkan mandek dan belum masuk proses lelang lantaran masih terganjal tahap harmonisasi akibat krisis global.
Kondisi terjepit ini diprediksi bakal memicu penyesuaian spesifikasi masal di lapangan. Ancaman pemangkasan panjang jalan akibat lonjakan harga material kini membayangi proyek-proyek non-prioritas di Sragen.
Baca Juga: Pengembangan Wisata di Berjo Ngargoyoso Dihentikan Pemkab Karanganyar
Menyikapi potensi penurunan kualitas fisik tersebut, Bambang Pur menilai langkah adendum (perubahan kontrak) memang menjadi konsekuensi logis yang pahit namun tak terhindarkan bagi para rekanan atau kontraktor pihak ketiga.
”Pasti nanti akan ada adendum untuk menyesuaikan volume. Tidak mungkin perencanaan menggunakan patokan harga lama dipaksakan berjalan saat harga material sudah naik. Pihak ketiga pasti tidak akan ada yang mau mengerjakan kalau merugi,” urai Bambang Pur.
Ujung-ujungnya, masyarakat umum yang kembali harus gigit jari menikmati infrastruktur seadanya.
”Volumenya pasti akan berkurang, entah itu panjangnya atau ketebalannya. Karena harga-harga di pasar sudah berubah, siapapun yang mengerjakan pasti akan meminta penyesuaian tarif lewat adendum tersebut,” tandasnya. (din/adi)
Editor : Adi Pras