PKL Dinilai Makin Menjamur, DPRD Boyolali Sampai Godok Raperda: Ini Tujuannya

RADARSOLO.COM- Penataan pedagang kaki lima menjadi tantangan kabupaten/kota di Solo Raya.
Mengingat, PKL yang semrawut bakal merusak wajah kota.
Di lain sisi, PKL merupakan penopang perekonomian masyarakat.
Sebab itu, DPRD Boyolali menggodok rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait penataan dan pemberdayaan PKL.
Dibahas dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Boyolali, Kamis (21/3/2024).
Dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Joko Santoso, Raperda Penataan dan Pemberdayaan PKL dinilai penting.
Sebab berkaitan dengan penataan kota dan estetika.
"Kami menerima dan menyetujui kedua raperda tersebut untuk selanjutnya ditetapkan sebagai perda di Boyolali," ujar Joko.
Sedangkan pandangan Fraksi Karya Bangsa dibacakan oleh Sarwono.
Fraksi Karya Bangsa menilai, keberadaan PKL semakin menjamur. Namun, di sisi lain PKL juga menjadi tonggak ekonomi daerah.
"Raperda ini digodok cukup panjang. Kami menekankan materi ranperda terkait induk izin, serta hak dan kewajiban PKL,” ungkap Sarwono.
Raperda ini diharapkan memberikan legalitas bagi penataan dan usaha PKL.
“Kami minta dilakukan mitigasi dalam penataan PKL untuk pencegah pelanggaran dan hal tak diinginkan. Tekankan pendekatan edukatif, solutif, humanis, dan mengarah ke pemberdayaan," papar Sarwono.
Sementara itu, Siti Aminah dari Fraksi Indonesia Adil Sejahtera menjelaskan Raperda Penataan dan Pemberdayaan PKL untuk mengorganisasi dan penataan kawasan perkotaan.
Penataan PKL bisa dilakukan tanpa menggusur. Ranperda ini bisa menjadi landasan penataan yang matang dan pengendalian efektif.
"Sekaligus mewujudkan aksebilitas dan keamanan, estetika dan kualitas lingkungan. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meminimalkan konflik sosial," tegasnya. (rgl/wa)



