Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Karanganyar Tetap Produktif di Tengah Pandemi

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
KEBUT KINERJA: Penandatanganan pengesahan lima perda baru antara Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo didamping wakil ketua DPRD bersama Bupati Karanganyar Juliyatmono (kiri).  (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KEBUT KINERJA: Penandatanganan pengesahan lima perda baru antara Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo didamping wakil ketua DPRD bersama Bupati Karanganyar Juliyatmono (kiri). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR  - Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tak menyurutkan tekad anggota DPRD Karanganyar menyelesaikan kewajibannya. Salah satunya mengesahkan lima peraturan daerah (Perda) baru. Diharapkan mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Karanganyar.

Kelima raperda yang disahkan menjadi perda tersebut yakni Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018–2023, Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan Perda tentang Penyelenggaraan Reklame.

”Sudah kami sahkan, masih menunggu revisi dari Gubernur Jawa Tengah,” terang Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo ditemui Jawa Pos Radar Solo, kemarin (26/7).

Bagus Selo mengungkapkan, lima raperda tersebut merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Untuk RPJMD 2018–2023 disesuaikan dengan kondisi atau situasi saat ini. Di mana target yang sebelumnya telah direncanakan dapat diubah karena adanya pandemi Covid-19.

”Untuk RPJMD penyesuaian dari pemerintah pusat, provinsi sampai ke daerah terkait target indikator, seperti pertumbuhan ekonomi, persentasenya diubah, atau disesuaikan dengan kondisi daerah,” imbuh Bagus.

Sedangkan untuk SPAM, diungkapkan Bagus Selo, pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengatur semua pengelolaan jaringan SPAM yang dikelola oleh PUDAM, BUMDes, atau badan usaha lainnya yang dibangun di Karanganyar.

”Ada aturan yang mengatur dalam pengelolaan SPAM tersebut, persyaratan sesuai peraturan atau tidak nanti pemerintah daerah bisa melakukan pengecekan, setidaknya harus punya dokumen studi kelayakan. Kalau untuk reklame itu persoalan izin lokasi,” paparnya.

Sementara dua raperda terkait dengan perlindungan anak lebih pada kegiatan pengawasan pengorganisasian, pelaksana, evaluasi dan pelaporan kasus. Sedangkan untuk ekonomi kreatif (Ekraf) pemerintah wajib mendorong seluruh aspek ekraf sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi kreativitas, inovasi masyarakat, dan perubahan lingkungan perekonomian global.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengungkapkan, dengan disahkannya lima perda tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Karanganyar.

”Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD yang telah berkenan membahas dan menyetujui lima raperda menjadi perda. Dari sejumlah raperda tersebut, Raperda tentang RPJMD 2018-2023 harus melewati proses evaluasi gubernur terlebih dahulu sebelum diundangkan,” kata bupati. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Ribuan PPPK paruh waktu di Karanganyar dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknis tunggu nasib.

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab dan DPRD Karanganyar kebuh pembahasan raperda kepramukaan dan lahan sawah dilindungi (LSD).

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

DPRD dan Pemkab Karanganyar menyepakati lima raperda masuk dalam propemperda 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer