Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Karanganyar Usulkan 3 Raperda dalam Sidang Paripurna

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
AKAN DITATA: Satpol PP Karanganyar data penghuni kos beberapa waktu lalu. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
AKAN DITATA: Satpol PP Karanganyar data penghuni kos beberapa waktu lalu. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR – Usaha rumah sewa maupun kos akan ditata melalui peraturan daerah (Perda). Itu diketahui dari sidang paripurna dengan agenda penetapan keputusan DPRD tentang perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 secara virtual, kemarin (28/7).

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Karanganyar Agus Haryanto mengungkapkan, selain raperda penataan kos, DPRD juga mengajukan dua raperda inisiatif lainnya. Yakni raperda terkait penyelenggara zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS); dan raperda tentang pangan.

Ketua Propemperda DPRD Karanganyar Joko Pramono mengungkapkan, raperda inisiatif tersebut diusulkan karena adanya masukan dari berbagai elemen. Raperda penataan kos baru disiapkan naskah akademik untuk dilakukan kajian.

”Rumah sewa dan kos akan kami tertibkan. Karena sesuai dengan perda RT RW akan muncul banyak wilayah perkotaan seperti Gondangrejo, Kebakkramat, Jaten, dan Colomadu. Otomatis rumah sewa dan kos-kosan perlu ditata agar tidak menjamur sembarangan. Setidaknya ada payung hukumnya bagaimana mendirikan rumah sewa, membangun kos-kosan itu jelas,” ungkap politisi PDP Perjuangan itu.

Sedangkan raperda pangan menata persoalan asupan gizi masyarakat untuk mencegah kasus stunting.

”Kalau untuk raperda ZIS nanti perlu memanggil kembali Baznas. Karena usulannya kemarin dari Baznas, seperti apa yang dimaksud nanti akan kita kaji kembali,” terangnya.

Adapun raperda yang diusulkan jajaran eksekutif ada lima. Yakni raperda tentang keterbukaan informasi publik, raperda pembangunan industri, raperda pencabutan beberapa peraturan daerah, raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. (rud/adi)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Ribuan PPPK paruh waktu di Karanganyar dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknis tunggu nasib.

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab dan DPRD Karanganyar kebuh pembahasan raperda kepramukaan dan lahan sawah dilindungi (LSD).

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

DPRD dan Pemkab Karanganyar menyepakati lima raperda masuk dalam propemperda 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer