Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Fraksi PKS: Tenaga Harian Lepas Karanganyar Overload Bebani Anggaran

Penulis: Damianus Bram❯

Itu terungkap dalam sidang paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2022, Kamis (15/10).
“Kami menilai penambahan THL di lingkup OPD (organisasi perangkat daerah) sangat overload. Indikatornya, THL di satpol PP yang digeser ke kantor kecamatan,” terang Juru bicara Fraksi PKS Suwarjo.
Potensi permasalahan yang muncul, lanjutnya, alokasi anggaran untuk kecamatan terbatas. Selain itu, THL banyak tak diberdayakan secara optimal.
“Karena itu Fraksi PKS meminta penambahan THL seperti di BKD, RSUD dan dinas-dinas lain dihentikan terlebih dahulu. Dilakukan evaluasi dan optimalisasi THL yang sudah ada agar tidak semakin membebani anggaran di masing-masing OPD maupun kecamatan,” tegasnya.
Senada dituturkan Wakil Ketua DPRD Rohadi Widodo. Rekrutmen THL justru membebani nasib THL. Lantaran mereka dipastikan tidak bisa berubah statusnya menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK).
”Tidak mungkin bisa, karena perekrutan CPNS dan PPPK sesuai mekanisme. THL tidak termasuk di dalamnya. Kalau banyak THL malah membebani APBD,” tandasnya.
Sementara itu, dalam sidang paripurna yang digelar, Jumat (15/10) dengan agenda jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2022, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan, alasan melakukan perekrutan THL yakni membantu tugas ASN karena dalam waktu dekat cukup banyak yang pensiun.
Pertimbangan lainnya, bupati mengatakan, tidak sedikit ASN kurang optimal dalam bertugas, sehingga THL diharapkan bisa membantunya.
“Saya lihat masih banyak pegawai yang seenaknya saja. Banyak yang ngawur. Makanya diperbantukan teman-teman THL di beberapa OPD dan kecamatan,” ungkap bupati. (rud/wa/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



