Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Karanganyar Segera Bentuk Pansus Bahas 3 Perda Inisiatif 

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
KERJA CEPAT: Rapat paripurna penyampaian raperda inisiatif DPRD Karanganyar Tahun 2021. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KERJA CEPAT: Rapat paripurna penyampaian raperda inisiatif DPRD Karanganyar Tahun 2021. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR – DPRD Karanganyar segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas rancangan tiga peraturan daerah (perda) inisiatif yang diusulkan tahun ini. Tiga raperda inisiatif tersebut di antaranya tentang pengelolaan zakat, infak dan sodaqoh. Kemudian raperda ketahanan pangan dan gizi, dan raperda tentang penyelenggaraan rumah sewa atau rumah kos.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Karanganyar Joko Pramono menyampaikan, dalam raperda terkait dengan zakat fitrah, harapannya pelayanan zakat bukan hanya terbatas pada zakat mal. Namun juga terhadap pelayanan fasilitas infaq dan sodaqoh serta dana sosial keagamaan lainnya.

”Oleh karena itu perda terkait dengan zakat fitrah ini nantinya menjadi petunjuk bagi masyarakat dan perusahaan serta stakeholder lainnya dalam melaksanakan kewajibannya membayar zakat di Karanganyar. Kemudian dalam meningkatkan daya guna, dan hasil guna, zakat harus benar-benar dikelola secara melembaga, sesuai dengan ketentuan syariat islam,” ungkapnya.

Sedangkan untuk raperda tentang ketahanan pangan dan gizi, lanjut Joko, untuk mengembangkan produk pangan unggulan berdasarkan sumber daya dan kearifan lokal.

”Pemerintah harus memotivasi dan mendorong partisipasi masyarakat, dan teknologi pertanian. Permasalahan yang ada di wilayah juga harus segera bisa teratasi. Jadi dalam perda tersebut nantinya diperlukan sistem ketahanan pangan dan gizi secara terintegrasi,” jelasnya.

Sementara itu, dalam pembahasan raperda Rumah Sewa atau Rumah Kos, Joko menjelaskan, Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah yang pro investasi tumbuh sebagai kota dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Sehingga melahirkan kebutuhan tempat tinggal yang tinggi pula.

”Untuk perda penyelenggaraan rumah sewa dan rumah kos, nantinya dapat dijadikan sebagai dasar hukum, untuk menjamin pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan tempat tinggal dan menata sejumlah pengelola atau pemilik rumah tersebut,” jelasnya.

Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengungkapkan, sebelum dibentuk pansus, DPRD akan menunggu jawaban dari Bupati Karanganyar terkait dengan usulan tiga raperda inisiatif tersebut.

”Masih menunggu seperti apa nanti jawaban dari pemerintah kabupaten yang akan disampaikan langsung oleh bupati dalam sidang paripurna selanjutnya,” singkat Bagus Selo. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Ribuan PPPK paruh waktu di Karanganyar dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknis tunggu nasib.

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab dan DPRD Karanganyar kebuh pembahasan raperda kepramukaan dan lahan sawah dilindungi (LSD).

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

DPRD dan Pemkab Karanganyar menyepakati lima raperda masuk dalam propemperda 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer