Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Karanganyar Tolak Raperda Rumah Sewa dan Kos

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
TARIK ULUR: Rapat paripurna pembahasan raperda inisiatif, Rabu (3/11) malam. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
TARIK ULUR: Rapat paripurna pembahasan raperda inisiatif, Rabu (3/11) malam. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR – Bupati Karanganyar Juliyatmono menolak pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang penataan rumah sewa dan rumah kos. Hal itu disampaikan saat sidang paripurna Rabu (3/11) malam dengan agenda penyampaian pendapat bupati terkait tiga raperda inisiatif yang diajukan DPRD.

”Ruang lingkup rumah sewa dan rumah kos terlalu spesifik. Sehingga untuk penormaan pembinaan dan pengendalian dapat diatur dalam salah satu dari peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan atas Perda Kabupaten Karanganyar nomor 13 tahun 2013 tentang penataan perumahaan dan pemukiman. Yakni berupa pengaturan mengenai rumah tinggal yang dihuni bukan pemilik, dimana ruang lingkupnya dapat menjadi lebih luas dan mengikuti perkembangan, karena trend saat ini dengan munculnya sharing house ditawarkan melalui berbagai aplikasi,” ucap bupati dalam jawaban tersebut.

Bupati menambahkan rumah kos sudah masuk dalam ketegori jenis usaha pada one singgle submission (OSS). Sehingga pengaturannya tidak perlu diatur dalam perda tersendiri melainkan cukup melalui peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Perizinan usaha. Sementara terkait pengawasan dan peneggakkan hukum bagi orang yang berkunjung atau menginap sudah ditur dalam Pasal 23 Perda Nomor 26 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

”Jika diatur kembali, maka akan terdapat duplikasi pengaturan di daerah. Sehingga tidak terdapat harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundangan-undangan,” paparnya.

Sedangkan untuk dua raperda inisiatif yang sebelumnya diusulkan dari DPRD yakni tentang zakat, infak, dan sodaqoh lebih difokuskan untuk mengatur bagaimana pengumpulan, pemanfaatan, dan pendayagunaan. Kemudian untuk perda ketahanan pangan dan gizi dalam peningkatan produktivitas nasional dan perbaikan kualitas hidup penduduk.penyediaan pangan harus memenuhi aspek kecukupan gizi.

Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengungkapkan, setelah mendapatkan jawaban dari bupati, pihaknya mengharapkan agar badan perencanaan peraturan daerah (Bapemperda) membahas dua raperda yang setujui oleh bupati. Sedangkan untuk raperda inisiatif terkait dengan rumah sewa dan rumah kos untuk sementara tidak dibahas.

”Satu raperda kami akan lakukan evaluasi dan tinjau kembali, karena Bupati kurang sependapat. Dan untuk dua raperda lita lakukan pembahasan sesuai dengan jadwal atau agenda DPRD,” jelas Bagus. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Ribuan PPPK paruh waktu di Karanganyar dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknis tunggu nasib.

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab dan DPRD Karanganyar kebuh pembahasan raperda kepramukaan dan lahan sawah dilindungi (LSD).

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

DPRD dan Pemkab Karanganyar menyepakati lima raperda masuk dalam propemperda 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer