Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Lebih Baik

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
UNSUR PIMPINAN DEWAN: Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo (kiri) bersama wakil ketua dewan Anung Marwoko, Rohadi Widodo, dan Tony Hatmoko. (ISTIMEWA)
UNSUR PIMPINAN DEWAN: Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo (kiri) bersama wakil ketua dewan Anung Marwoko, Rohadi Widodo, dan Tony Hatmoko. (ISTIMEWA)
RADARSOLO.ID - Doa dan harapan selalu tersemat di peringatan hari ulang tahun. Termasuk pada Hari Jadi Ke-104 Kabupaten Karanganyar. Butuh aksi konkret dan kerja sama seluruh elemen untuk mewujudkan harapan itu. Termasuk adanya kontrol dari DPRD Karanganyar agar kebijakan yang disusun Pemkab Karanganyar selalu pro rakyat.

Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengatakan, Peringatan Hari Jadi Ke-104 Kabupaten Karanganyar harus menjadi momentum mendongkrak kinerja Bupati Juliyatmono-Wakil Bupati Rober Christanto dan jajarannya. Sekaligus memaksimalkan kinerja semua sektor pemerintahan, dari tingkat kabupaten hingga desa.

“Mengusung tagline Karanganyar Maju dan Berdaya Saing, semua program yang telah ditetapkan dalam APBD 2021 diharapkan dapat terserap dengan baik. Sesuai amanah masyarakat kepada anggota dewan selaku wakil rakyat,” bebernya.

Menurut Bagus, tata kelola Pemkab Karanganyar sudah semakin baik, karena telah tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Meski demikian, Pemkab Karanganyar harus tetap melakukan evaluasi kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran.

“Walaupun dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, pos-pos kebutuhan dasar masyarakat, antara lain kesehatan sebesar 10 persen, dan pendidikan 20 persen harus tetap terpenuhi. Termasuk alokasi dana desa (ADD) sebesar 10 persen, serta pembangunan fisik maupun infrastruktur minimal 25 persen,” urainya.

Wakil Ketua DPRD Karanganyar Rohadi Widodo menerangkan, monitoring dan evaluasi harus terus dilakukan terhadap kinerja Pemkab Karanganyar. Khususnya penataan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.

“Kepala OPD harus menguasai tugas pokok dan fungsinya. Memiliki banyak pengalaman untuk bersama-sama memajukan Karanganyar. Kualitas infrastruktur jalan sebagai akses vital harus terjamin. Terutama jalan yang berstatus milik kabupaten,” ungkap dia.

Selain itu, Pemkab Karanganyar dituntut pandai mengoptimalkan potensi guna menambah pendapatan asli daerah (PAD). Sekaligus mendukung anggaran dari Provinsi Jateng maupun pemerintah pusat. Hal itu dibutuhkan banyak terobosan memanfaatkan peluang.

Di sektor kesehatan, meskipun kasus Covid-19 melandai, Pemkab Karanganyar dan masyarakat tak boleh lengah agar korona tak kembali meledak.

Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, imbuh Rohadi, tetap diawasi agar tidak muncul kasus penularan Covid-19. Begitu pula dengan kelancaran jaringan internet dalam mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Karanganyar Tony Hatmoko menuturkan, Karanganyar sebagai Bumi Intanpari (industri, pertanian, dan pariwisata), tidak hanya sebagai akronim. Tiga sektor itu harus dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Saat ini terdapat sekitar 600 perusahaan di Karanganyar. Jumlah perusahaan itu dapat lebih dioptimalkan untuk menyerap tenaga kerja lokal. Mengurangi angka pengangguran.

Di bidang pertanian, Karanganyar memiliki cadangan lahan maupun lumbung pangan luas. Sektor ini perlu dimaksimalkan guna mengikis lahan kritis maupun kurang produktif.

“Sektor pertanian yang dikolaborasikan dengan industri bisa menjadi daya tarik wisata. Itu semua butuh perencanaan matang. Yang paling penting adalah sektor pariwisata. Membentuk Karanganyar Life Center Of Nusantara dengan optimalisasi kekayaan wisata kebudayaan dan peninggalan sejarah,” urainya.

Anung Marwoko, wakil ketua DPRD Karanganyar lainnya menguraikan, sector pariwisata dan industri terus tumbuh. Di bidang kesehatan, penanganan penularan Covid-19 cukup optimal. Salah satu indikantornya, turunnya status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ke level II.

Di bidang industri, banyak perusahaan yang sata ini mulai dibangun di sejumlah wilayah. Seperti Jaten, Kebakkramat, Gondangrejo, Colomadu, dan di sekitar Karanganyar Kota. “Ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar berhasil menarik investor,” ucapnya.

Anung mengingatkan, pertumbuhan bidang industri tersebut jangan sampai menggeser sektor pertanian karena Karanganyar merupakan lumbung pangan. Caranya dengan membuat formula yang tepat bagi petani agar hasil panen tetap optimal. Tidak mengalami kerugian. Alias biaya operasional lebih besar dibandingkan pendapatan.

“Semoga pada peringatan Hari Jadi Ke-104 Karanganyar, petani lebih maju, industri dan pariwisata berkembang. Semua demi menyejahterakan masyarakat,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Karanganyar Aan Shopuanudin mengatakan, pengelolaan dan penataan program kerja Pemkab Karanganyar memperlihatkan kinerja memuaskan. Itu berkat komunikasi yang baik antara unsur eksekutif dan legislatif.

Penerapan kebijakan Pemkab Karanganyar, mulai dari kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan sudah terjalin harmonis. Dengan komunikasi yang baik tersebut, tantangan pembangunan maupun penanganan pandemi dapat dituntaskan. “Inovasi program juga tidak boleh kendur. Terutama membangkitkan perekonomian di masa pandemi,” ucapnya.

Ketua Komisi B DPRD Karanganyar AW Mulyadi menambahkan, di bidang perekonomian, Pemkab Karanganyar melakukan inovasi. Salah satu indikatornya, penataan dan pembangunan sejumlah pasar tradisional.

Pembangunan pasar dibarengi penataan pedagang sehingga memudahkan masyarakat bertransaksi dan lebih nyaman. Ini menunjukkan perhatian Pemkab Karanganyar terhadap perekonomian rakyat.

Di lain sisi, seiring masuknya investor, sektor industri juga berkembang. Otomatis, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak perizinan juga bertambah. Manfaat lainnya, tenaga kerja dapat terserap lebih banyak.

“Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut-turut sebagai bukti nyata pengelolaan keuangan Pemkab Karanganyar transparan dan akuntabel. Prestasi ini layak dipertahankan,” kata dia.

Di lain sisi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Karanganyar Supriyanto berharap, tahun depan, anggaran perbaikan infrastruktur dan pembangunan dapat ditambah agar makin maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi.

Proyek infrastruktur harus mendapatkan pengawasan agar memenuhi kualitas tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna.

“Selain infrastruktur, pengembangan potensi wisata di Tawangmangu, Ngargoyoso, dan objek lainnya juga perlu ditingkatkan. Namun jangan sampai merusak ekosistem,” tandasnya.

Perizinan restoran, penginapan, dan fasilitas lainnya, imbuh Supriyanto perlu dipastikan sesuai prosedur agar tidak ada yang dirugikan, baik Pemkab Karanganyar maupun lingkungan.

Ketua Komisi D DPRD Karanganyar Sari Widodo menuturkan, perhatian Pemkab Karanganyar terhadap bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat cukup maksimal.

Namun di masa pandemi, dibutuhkan terobosan di bidang pendidikan, yakni pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas agar mampu menjaga kualitas pendidikan.

Untuk bidang kesehatan, fasilitas dan pelayanan kesehatan cukup mumpuni. Masyarakat dapat mengandalkan puskesmas sebagai ujung tombak akses kesehatan.

“Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 tidak menyurutkan perhatian Pemkab Karanganyar terhadap mutu layanan kesehatan. Tak kalah pentingnya percepatan vaksinasi, khususnya kepada pelajar dan anak usia di bawah 12 tahun guna mendukung kelancaran pembelajaran tatap muka terbatas,” urai dia. (rud/wa/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Ribuan PPPK paruh waktu di Karanganyar dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknis tunggu nasib.

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab dan DPRD Karanganyar kebuh pembahasan raperda kepramukaan dan lahan sawah dilindungi (LSD).

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

DPRD dan Pemkab Karanganyar menyepakati lima raperda masuk dalam propemperda 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer