Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tuntut Pesangon, Warga Sawahan Nekat Datangi DPRD Karanganyar

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
PERJUANGKAN HAK: Pekerja asal Desa Jaten, Kecamatan Jaten melakukan audiensi bersama manajemen perusahaan dan anggota DPRD Karanganyar, kemarin. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
PERJUANGKAN HAK: Pekerja asal Desa Jaten, Kecamatan Jaten melakukan audiensi bersama manajemen perusahaan dan anggota DPRD Karanganyar, kemarin. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR – Salah seorang warga Sawahan, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Titik Daryanti nekat menyampaikan aspirasi seorang diri ke DPRD Karanganyar, kemarin (17/1). Dia menuntut haknya sebagai salah satu karyawan perusahaan di bidang makanan karena tidak mendapatkan pesangon setelah diberhentikan.

Titik ditemui Komisi B. Diterima oleh Ketua Komisi B AW Mulyadi dan perwakilan anggota. AW mengungkapkan, warga tersebut mengeluh hak-haknya tidak dipenuhi setelah mengundurkan diri dari perusahaan pada 2020. Sampai saat ini belum menerima haknya sesuai surat perjanjian kerja bersama (PKB) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

”Jadi tadi bu Titik bersama keluarganya sudah bekerja selama 39 tahun, kemudian akhir 2020 lalu karena suaminya sakit sering izin. Oleh perusahaan kemudian diberikan kesempatan apakah akan memperbaiki absensi untuk masuk atau mengundurkan diri,” kata AW.

Titik lantas memilih mengundurkan diri dan mengurus suaminya yang stroke. Namun, hak-haknya tidak dipenuhi mulai dari pesangon dan uang pengganti cuti.

”Jadi yang bersangkutan itu meminta haknya Alhamdulillah kemudian sudah kami lakukan proses mediasi. Hasilnya perusahaan akan memberikan haknya, yakni mengganti hak cuti pekerja dan memberikan uang pesangon. Serta memberikan buah tangan kepada keluarga ibu Titik,” kata AW.

Di sisi lain, manajemen perusahaan yang hadir bersama dengan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja, koperasi dan UKM (Disdagnakerkop) Karanganyar. Kepala  Disdagnakerkop Karanganyar Martadi mengaku akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

”Untuk hak-hak pekerja nantinya akan diberikan dari perusahaan. Untuk uang cuti yang sesuai dengan perhitungan UMK, nanti pekerja akan mendapatkan uang cuti itu Rp 79 per hari, dan setahun itu ada 12 kali cuti. Sedangkan untuk uang pisah itu nanti sesuai dengan ketentuan, pekerja akan mendapatkan uang sebesar Rp 500 ribu,” ungkap Martadi. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Ribuan PPPK paruh waktu di Karanganyar dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknis tunggu nasib.

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab dan DPRD Karanganyar kebuh pembahasan raperda kepramukaan dan lahan sawah dilindungi (LSD).

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

DPRD dan Pemkab Karanganyar menyepakati lima raperda masuk dalam propemperda 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer