Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Banyak Persoalan, DPRD Karanganyar Minta Seleksi Perangkat Desa 2021 Dievaluasi

Penulis: Damianus Bram❯

Ketua Komisi A DPRD Karanganyar Sri Harjono mengungkapkan, dalam pengisian perangkat desa tahun lalu, masih menyisakan persoalan yang merugikan pemerintah desa hingga peserta seleksi. Apalagi ada seleksi yang sampai masuk ke ranah hukum.
”Hampir setiap tahun selama seleksi perangkat desa meninggalkan persoalan. Bahkan ada yang sampai ke PTUN. Kami minta dinas terkait mengevaluasi peraturan daerah (perda) atau peraturan bupati (perbub) yang jadi acuan dalam seleksi perangkat desa,” kata Sri Harjono dalan forum konsultasi publik rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
Mendapati kritikan tersebut, Bupati Karanganyar Juliyatmono menjelaskan, pengisian perangkat desa pada 2021 lalu sudah cukup baik. Meskipun ada beberapa desa yang saat ini masih menanggung persoalan lantaran adanya gugatan di PTUN.
”Saya pikir pengisian perangkat desa kemarin itu sudah cukup baik dan representatif, jika semua memahami filosofi dan terus disosialisasikan dilaksanakan dengan baik pastinya tidak ada persoalan. Meski harus kita hargai nilai yang tertinggi itu menjadi pedoman, terus desa juga tidak seenaknya begitu saja,” kata bupati.
Terkait dengan rekomendasi ke kecamatan untuk nomor 1, 2 dan 3, bupati menjelaskan, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi jika dari nomor 1 ada yang berhalangan hadir atau mendapatkan musibah. Maka masih ada dua pilihan untuk bisa diangkat. ”Namanya seleksi itu harusnya menghargai ilmu pengetahuan,” tegas Bupati.
Seperti diketahui, sebanyak 11 desa dari 60 desa gagal melakukan proses seleksi perangkat desa yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada 2021 lalu.
Kepala Bidang Pemberda Kepala Bidang (Kabid) Aparatur Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar Anung Darmawan mengungkapkan, 11 desa yang gagal pengisian perangkat desa yakni Desa Gemantar, Genengan di Kecamatan Jumantono; Desa Nglegok di Kecamatan Ngargoyoso; Desa Jenawi dan Sidomukti di Kecamatan Jenawi; Desa Suruhkalang di Kecamatan Jaten; Desa Botok di Kecamatan Kerjo; Desa Banjarharjo, dan Pulosari di Kecamatan Kebakramat serta Desa Jatisuko dan Ngepungsari, Kecamatan Jatipuro.
”Dari 72 formasi yang sebelumnya dilakukan seleksi, 11 desa gagal pelantikan,” kata Anung. (rud/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



