Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hotel dan Restoran di Karanganyar Bertambah, DPRD Dorong PAD Ditingkatkan

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
BERKEMBANG: Sosialisasi penggunaan tapping box kepada pengelola hotel dan restoran di wilayah Karanganyar.  (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
BERKEMBANG: Sosialisasi penggunaan tapping box kepada pengelola hotel dan restoran di wilayah Karanganyar. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR – Bisnis hotel dan restoran di Kabupaten Karanganyar terus bertambah. Untuk itu, DPRD Kabupaten Karanganyar meminta pendapatan asli daerah (PAD) sektor tersebut ditingkatkan.

Sekretaris Komisi B DPRD Karanganyar Bobby Aditya Putra mengungkapkan, semakin banyaknya restoran seperti di wilayah Tawangmangu, Ngargoyoso, Colomadu dan wilayah lainnya, diharapkan PAD ikut terdongkrak.

”Kami melihat banyak sekali restoran yang saat ini berkembang. Apakah semuanya itu sudah taat membayar pajak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2010 atau belum, kami harapkan pemerintah kembali melakukan sensus atau pendataan ulang,” terang Bobby, Senin (21/2).

Jika nanti sensus tersebut sudah dilakukan, lanjut Bobby, maka pemerintah bisa memasang standing banner, seperti papan pengumuman agar restoran-restoran tersebut taat bayar pajak.

”Kalau tidak, petugas penarik pajak atau pemerintah dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (BKD) bisa menggunakan aplikasi yang sekiranya bisa memantau semua transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak,” imbuhnya.

Ditanya terkait alat yang dipasang di restoran untuk merekam catatan transaksi, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengaku hal itu dianggap belum maksimal.

”Masih ada beberapa restoran atau hotel yang nakal, meskipun sudah dipasang alat. Maka dari itu, kami mengharap agar penggunaan alat tersebut bisa ditinjau ulang,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BKD Kabupaten Karanganyar Kurniadi Maulato mengungkapkan, PAD sektor pajak restoran dan sejenisnya pada 2021 berhasil melampaui target yang ditentukan. Yakni Rp 3,6 miliar dari target Rp 2,9 miliar.

”Alhamdulillah ada peningkatan sebesar kurang lebih Rp 724 juta pada 2021 lalu. Kami akan terus melakukan peningkatan tahun ini dengan melakukan pembinaan terhadap pengelola restoran yang belum taat membayar pajak,” singkat Kurniadi. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Ribuan PPPK paruh waktu di Karanganyar dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknis tunggu nasib.

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab dan DPRD Karanganyar kebuh pembahasan raperda kepramukaan dan lahan sawah dilindungi (LSD).

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

DPRD dan Pemkab Karanganyar menyepakati lima raperda masuk dalam propemperda 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer