Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penerapan OSS Bikin Dilema, Sistem Minim Pengawasan

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
CARI SOLUSI: Komisi D DPRD Karanganyar audiensi dengan aliansi umat Islam Karanganyar, Kamis (31/3). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
CARI SOLUSI: Komisi D DPRD Karanganyar audiensi dengan aliansi umat Islam Karanganyar, Kamis (31/3). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar akan mengupayakan agar penerapan sistem online single submission (OSS) memperhatikan norma-norma di masyarakat. Pasalnya, dengan adanya sistem tersebut, justru mengakibatkan benturan di daerah antara pemerintah dengan masyarakat sekitar.

Seperti halnya adanya kafe yang diduga dijadikan sebagai lokasi maksiat. Namun nekat berdiri dengan dalih telah menyelesaikan proses penyelenggaraan perizinan berbasis risiko OSS.

Ketua Komisi D DPRD Karanganyar Sari Widodo mengungkapkan, dengan adanya penerapan OSS, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Lantaran proses perizinan dilakukan secara online oleh pemerintah pusat.

”Sistem itu memang minim pengawasan dari daerah. Karena yang melakukan ada pusat. Kami akan cari formula untuk bisa berkoordinasi dengan pusat. Mencari format baru, yang tidak bertentangan dengan kearifan lokal yang perlu didiskusikan,” terang Sari saat audiensi dengan ormas islam yang mendesak tempat hiburan ditutup selama Ramadan di kantor DPRD, Kamis (31/3).

Politikus Partai Golongan Karya tersebut mengungkapkan, secara kelembagaan pemerintah daerah juga dibenturkan dengan adanya OSS tersebut. Di satu sisi masyarakat mengharapkan untuk menutup, tapi disisi lain pengusaha tersebut sudah mengantongi izin dari pusat.

”Terus terang kami tidak bisa sendiri. Harus melibatkan teman-teman dari tokoh masyarakat, jajaran polres, Satpol PP dan pemerintah setempat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Umat Islam Karanganyar Fadlun Ali mengharapkan agar selama bulan suci Ramadan, semua tempat hiburan ditutup sementara. Terutama kafe dan karaoke yang diduga sebagai lokasi maksiat.

”Berkaca dari sejumlah wilayah, meskipun kemarin sudah ditutup oleh pemerintah, tapi dengan dalih karena sudah mengantongi izin dari pusat, kemudian buka kembali dengan berganti nama. Kami minta aparat untuk bisa menindak tegas selama bulan suci ramadhan ini,” terangnya. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Ribuan PPPK paruh waktu di Karanganyar dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknis tunggu nasib.

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab dan DPRD Karanganyar kebuh pembahasan raperda kepramukaan dan lahan sawah dilindungi (LSD).

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

DPRD dan Pemkab Karanganyar menyepakati lima raperda masuk dalam propemperda 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer