Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengungkapkan, enam perda tersebut merupakan usulan dari dari DPRD maupun pemerintah. Tiga raperda usulan DPRD adalah raperda tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah; raperda ketahanan pangan dan gizi; dan raperda tentang penyelenggaraan rumah sewa atau rumah kos.
Sedangkan raperda dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, raperda tarif terkait badan layanan umum daerah (BLUD) serta badan usaha milik daerah (BUMDes), serta raperda pengesahan penggunaan tenaga kerja asing, serta retribusi persetujuan bangunan gedung.
”Satu raperda terkait dengan penataan kos atau rumah sewa akan dilakukan evaluasi dan tinjau kembali. Karena sebelumnya bupati tidak sependapat,” ucap bagus usai serah terima.
Bupati Karanganyar Juliyatmono menjelaskan, dari enam perda tersebut, dua perda masih menunggu pengesahan dari Gubernur Jawa Tengah dalam pengundangannya. Yakni perda terkait retribusi gedung, dan kompensasi penggunaan tenaga asing.
”Sedangkan empat perda lainnya segera akan kami proses pengundangannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ucap bupati.
Enam perda tersebut sebelumnya melalui pembahasan panitia khusus (pansus) yang dibentuk DPRD. (rud/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




