Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Usulkan Rp 4,7 M untuk GTT/PTT, Segera Dibahas Bupati dan DPRD Karanganyar

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
TERUS KOMUNIKASI: Bupati Karanganyar Juliyatmono usai beri arahan tenaga non-ASN pemkab setempat. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
TERUS KOMUNIKASI: Bupati Karanganyar Juliyatmono usai beri arahan tenaga non-ASN pemkab setempat. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR – Kabar gembira bagi guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) Pemkab Karanganyar. Dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) kembali mengusulkan dana senilai Rp 4,7 miliar pada APBD Perubahan 2022 yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan mereka.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan (PKK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar Sawaldi menjelaskan, usualan tersebut masih digodok untuk selanjutnya diserahkan kepada bupati dan dibahas bersama anggota DPRD Karanganyar.

“Usulan (anggaran) tersebut kami lakukan untuk melanjutkan peningkatan kesejahteraan teman-teman non-ASN. Sebagian sudah kami cairkan pada Juni dan Juli. Yang lainnya menyusul di anggaran perubahan,” ungkap Sawaldi, Jumat (8/7).

Eko Supriyanto, salah seorang tenaga honorer yang sudah mendapatkan surat keputusan (SK) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menuturkan, biasanya, anggaran peningkatan kesejahteraan bagi pegawai non-ASN diberikan setiap satu bulan sekali. Menyesuaikan kondisi keuangan pemkab.

“Biasanya (pencairan) awal tahun. Kadang dirapel. Rata-rata menerima sekitar Rp 500 ribu-Rp 800 ribu. Menyesuaikan masa kerja. Yang lima tahun beda dengan masa kerja sepuluh tahun atau lebih,” pungkasnya. (rud/wa/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Ribuan PPPK paruh waktu di Karanganyar dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknis tunggu nasib.

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab dan DPRD Karanganyar kebuh pembahasan raperda kepramukaan dan lahan sawah dilindungi (LSD).

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

DPRD dan Pemkab Karanganyar menyepakati lima raperda masuk dalam propemperda 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer