Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dalam nota kesepakatan, baik pemkab maupun DPRD menyetujui bahwa pendapatan daerah pada 2023 direncanakan menjadi Rp 2.198.761.513.542. Naik sebesar Rp 89.726.473.042 atau 4,25 persen dari pendapatan 2022 sebesar Rp 2.109.035.040.500.
Sedangkan anggaran perubahan APBD 2022, Pemkab Karanganyar mengajukan perubahan belanja senilai Rp 108,5 miliar. Sehingga APBD naik dari Rp 2,116 triliun menjadi Rp 2,334 triliun atau naik 9,7 persen.
Bupati Karanganyar Juliyatmono dalam nota penjelasan mengungkapkan, pelaksanaan pembangunan dengan APBD 2022 telah berjalan kurang lebih 1 (satu) semester. Berdasarkan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), memerlukan perubahan kebijakan umum penganggaran yang disesuaikan dengan perkembangan dan capaian kinerja tahun berjalan.
”Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta keadaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan serta keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa,” terang bupati.
Di samping itu, perubahan APBD 2022 dikarenakan adanya penyesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi yang mendesak dan harus segera dilaksanakan dan telah dilaksanakan mendahului perubahan APBD 2022.
Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengungkapkan, semua yang ada di KUA-PPAS masih asumsi-asumsi karena dalam tahap rancangan. Sehingga sangat mungkin terjadi perubahan saat menjadi RAPBD nanti. Biasanya ada kenaikan 10 persen, karena saat RAPBD semua sudah memakai perhitungan riil yang disesuaikan dengan kemampuan pemkab.
”Yang perlu diperhatikan dalam perencanaan APBD 2023 itu adalah pendapatan daerah yang harus dikejar. Sehingga nanti pendapatan akan naik. Namun itu juga perlu peneletian kewajaran, sebab jika terlalu tinggi pendapatan biasanya menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan juga. Terlalu rendah juga bisa disalahkan karena pemkab dirasa tidak bisa bekerja atau memanfaatkan peluang. Makanya dalam usulan itu kami minta harus cermat dan hati-hati,” singkat Bagus. (rud/adi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




