Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wakil Ketua DPRD Karanganyar Anung Marwoko mengatakan, setelah munculnya SE tersebut, sejumlah ASN merasa keberatan.
”SE itu jelas menyalahi aturan dari peraturan menteri (permen) khususnya bidang pendidikan dan kebudayaan. Di permen tersebut, ASN kerjanya hanya 37,5 jam dalam seminggu. Tapi kalau Jumat ditambah, maka jam kerja mereka (ASN) akan bertambah,” terang Anung kepada Jawa Pos Radar Solo, Senin (5/9).
Anung menambahkan, lima hari jam kerja diharapkan bisa diubah menjadi enam hari kerja seperti semula. Dia sempat mendapatkan keluhan pegawai yang rumahnya dekat dengan pekerjaan, terkadang pagi datang absen. Kemudian kembali lagi pulang, baru nanti sore absen lagi.
”Ada pula yang mungkin rumahnya jauh, kemudian datang ke tempat kerja, hanya bermain handphone dan nongkrong saja. Kalau Senin sampai Kamis okelah masuk jam 07.00 sampai jam 16.00. Tetapi untuk yang hari Jumat saya minta untuk dikaji ulang,” tegasnya.
Dalam SE Nomor 800/4.293.22 dijelaskan, OPD yang menjalankan lima hari kerja dimulai Senin sampai Kamis dengan presensi kehadiran pukul 07.00 dan pulang pukul 16.00. Sementara Jumat datang pukul 07.15 dan pulang sekitar pukul 15.45. Sedangkan untuk OPD yang menjalankan enam hari kerja Senin sampai Jumat presensi pukul 07.00 pulang pukul 15.45. Pada jumat sampai pukul 11.30, Sabtu sampai pukul 14.00.
”Untuk sekolah pelaksanaan presensi online masuk mulai 30 menit sebelum jam masuk dan presensi pulang setelah jam pulang. Kemudian pimpinan atau atasan diminta memantau dan mengambil tindakan apabila ada ASN yang melanggar pelaksanaan presensi online sesuai dengan peraturan bupati nomor 24 tahun 2022 di lingkungan kerjanya,” terang Sekda. (rud/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




