Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rancangan APBD 2023 yang Diusulkan Pemkab Karanganyar, Banjir Catatan dari DPRD

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
RANCANG PROGRAM: Sidang paripurna pandangan fraksi terhadap Raperda APBD 2023 Kabupaten Karanganyar, Senin (10/10). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
RANCANG PROGRAM: Sidang paripurna pandangan fraksi terhadap Raperda APBD 2023 Kabupaten Karanganyar, Senin (10/10). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR – DPRD Karanganyar memberi banyak catatan dalam rancangan APBD 2023 yang diusulkan Pemkab Karanganyar. Mulai dari infrastruktur hingga pengelolaan anggaran yang dianggap kurang maksimal.

Itu terungkap saat penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terhadap raperda APBD 2023 di ruang paripurna DPRD, Senin (10/10). Seperti yang disampaikan juru bicara Fraksi PDIP Bobby aditya Putra. Menurutnya, pada 2023 nanti merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2018-2023. Tapi masih banyak program yang belum tuntas, terutama di bidang infrastruktur.

”Kami mengimbau kepada Bupati Karanganyar agar di tahun 2023 pembangunan infrastruktur diberikan skala prioritas. Sehingga nanti dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan bisa menekan angka kemiskinan. Apalagi saat ini (angka kemiskinan,Red) mengalami kenaikan dari 10,28 persen pada 2020 menjadi 10,68 persen pada 2021 lalu,” tegas Boby.

Juru bicara Fraksi Gerindra Adhe Eliana mengatakan, proyeksi pendapatan daerah pada 2023 mengalami peningkatan Rp 15,1 miliar. Tapi belum dijelaskan proyeksi kenaikan tersebut bersumber dari mana.

”Kami ingin dalam penyusunan APBD 2023 itu harus diproyeksikan dengan tepat sesuai sasaran agar arah menggeliatkan pemulihan ekonomi dan kemiskinan di Karanganyar dapat ditekan,” terang Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Karanganyar ini.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Amanah Nasional dan Demokrat Supriyanto dalam pandangan fraksi menyesalkan tidak adanya dana insentif daerah (DID) yang diterima oleh Kabupaten Karanganyar pada 2023 mendatang.

”Mengapa hal itu bisa terjadi dan apa penyebabnya? Apa upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk bisa mendapatkan DID di tahun 2024 yang besarnya sekira Rp 150 juta,” tegas Supriyanto. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Ribuan PPPK paruh waktu di Karanganyar dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknis tunggu nasib.

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab dan DPRD Karanganyar kebuh pembahasan raperda kepramukaan dan lahan sawah dilindungi (LSD).

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

DPRD dan Pemkab Karanganyar menyepakati lima raperda masuk dalam propemperda 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer