Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rawan Penyelewengan, Bapemperda DPRD Karanganyar Dorong Cabut Perbup Perangkat Desa

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
KETAT: Seleksi perangkat desa oleh pihak ketiga, belum lama ini. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KETAT: Seleksi perangkat desa oleh pihak ketiga, belum lama ini. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
RADARSOLO.ID – Perekrutan perangkat desa di Bumi Intanpari rawan penyelewengan. Tak heran Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Karanganyar Joko Pramono, meminta agar Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 81 Tahun 2022 tentang Perangkat Desa dicabut.

Menurut Joko, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Karanganyar harus segera mencabut, minimal merevisi perbup tersebut. Legislatif mengklaim, perbup yang sebelumnya telah diubah tiga kali itu banyak kekurangan. Ada celah bagi oknum-oknum “bermain” selama proses perekrutan perangkat desa.

Tak hanya itu, perbup tersebut juga diklaim merugikan kepala desa (kades) sebagai pejabat tertinggi. Karena kades hanya sebatas penyelenggara. Sedangkan kewenangan perekrutan dibatasi pemkab.

“Banyak keluhan dari teman-teman kepala desa. Karena wewenangnya sebagai kepala desa terasa dipangkas atau dibatasi. Padahal perangkat desa itu tugasnya membantu kepala desa,” ungkap Joko, Jumat (2/12).

Joko menambahkan, tak hanya dispermasdes saja yang dipanggil dalam jejak pendapat terkait permasalahan tersebut. Sesuai surat dari Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo, ketua komisi A DPRD ikut dipanggil dalam rapat tertutup ini.

Pada kesempatan ini, Joko juga menyinggung terkait pelibatan pihak ketiga dalam perekrutan perangkat desa. Dalam hal ini perguruan tinggi,.

“Jadi jangan hanya dari Solo Raya saja. Perguruan tinggi yang memiliki akreditasi lebih baik di luar Solo Raya juga ada. Kami berharap bisa menggandeng perguruan tinggi dari luar itu. Kalu memang ingin menghasilkan perangkat desa terbaik,” imbuh Joko.

Sementara itu, Kepala Dispermades Karanganyar Sundoro Budi Karyanto melalui Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Anung Dharmawan mengaku, penyusunan perbup sudah dikonsultasikan dan dievaluasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Termasuk dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Dulu di 2021, sudah kami ubah karena adanya beberapa persoalan. Pembuatan perbup juga sudah disepakati sejumlah pihak. Seperti perwakilan camat, kepala desa, kasi tata pemerintahan, bahkan dari pihak provinsi,” klaim Anung. (rud/fer/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Ribuan PPPK paruh waktu di Karanganyar dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknis tunggu nasib.

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab dan DPRD Karanganyar kebuh pembahasan raperda kepramukaan dan lahan sawah dilindungi (LSD).

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

DPRD dan Pemkab Karanganyar menyepakati lima raperda masuk dalam propemperda 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer