Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terkait Perbup Seleksi Perangkat Desa, Legislatif Ancam Pakai Hak Interpolasi

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
KOORDINASI: DPRD memanggil Dispermades dan Bagian Hukum Setda Karanganyar, belum lama ini. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KOORDINASI: DPRD memanggil Dispermades dan Bagian Hukum Setda Karanganyar, belum lama ini. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
RADARSOLO.ID – Peraturan bupati (perbup) terkait seleksi perangkat desa di Karanganyar sudah direvisi empat kali. Namun di mata DPRD Karanganyar, perbup tersebut tidak sesuai peraturan daerah (perda). Karena masih ada celah “permainan” bagi oknum di lingkaran tersebut. Tak heran legislatif mengancam akan memakai hak interpelasi.

Paling gres, seleksi perangkat desa digeber November kemarin. Legislatif menilai penyusunan perbub terkait perangkat desa, tanpa sepengetahuan mereka.

“Saya tahu arahnya semua. Kemudian perubahan perbub jelas menyalahi aturan perda. Saya minta pemkab mengganti atau mengevaluasi perbub itu. Jika tidak, kami akan gunakan hak-hak di DPRD. Bisa saja kami pakai hak interpelasi,” tegas ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo, usai memanggil dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dispermades) dan Bagian Hukum Setda Karanganyar, belum lama ini.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Karanganyar Joko Pramono menambahkan, hasil pertemuan yang melibatkan Komisi A tersebut mendesak agar Perbup No. 81 Tahun 2022 dikembalikan ke awal.

“Ada beberapa poin yang harus diperbaiki. Kaitannya peringkat dan tes wawancara. Kemudian beberapa pasal di perbup tersebut, saya harap bisa dihilangkan,” sambung Joko.

Sebelumnya, Bapemperda dan Komisi A sempat memanggil dispermades untuk menjelaskan terkait perbup tersebut. Legislatif menyebut perbup itu diklaim merugikan kepala desa (kades). Karena kades hanya sebagai penyelenggara. Sedasngkan kewenangannya dalam seleksi perangkat desa terkesan dibatasi pemkab.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar Metty Ferriska mengaku perbup yang dipermasalahkan legislatif, sebelumnya adalah usulan dispermades. Sudah mengalami perubahan empat kali.

“Perubahan perbup muncul, karena sesuai permohonan dari dispermades. Andaikan mau diubah (lagi), nanti akan kami koordinasikan dulu dengan pak bupati,” jelas Metty. (rud/fer/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Ribuan PPPK paruh waktu di Karanganyar dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknis tunggu nasib.

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab dan DPRD Karanganyar kebuh pembahasan raperda kepramukaan dan lahan sawah dilindungi (LSD).

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

DPRD dan Pemkab Karanganyar menyepakati lima raperda masuk dalam propemperda 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer