Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Buntut Hilangnya Dana Aspirasi DPRD, Kades Khawatir Program Pengembangan Desa Terhambat

Syahaamah Fikria
Penulis: Syahaamah Fikria❯
Proyek pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari dana aspirasi DPRD Karanganyar. (RUDI H/RADAR SOLO)
Proyek pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari dana aspirasi DPRD Karanganyar. (RUDI H/RADAR SOLO)
RADARSOLO.ID –  Kepala desa (kades) di Karanganyar khawatir pembangunan infrastruktur dan upaya  pengembangan potensi desa di tahun ini bakal mengalami hambatan. Hal itu buntut hilangnya sejumlah dana aspirasi DPRD dalam APBD 2023.

Kepala Desa Jatisuko, Kecamatan Jatipuro Sugeng Riyanto mengatakan, dengan hilangnya dana aspirasi usulan DPRD dalam APBD, beberapa proyek pengembangan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya terancam tak bisa dilanjutkan maupun dilakukan tahun ini.

Padahal dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembangdes), semua pihak menaruh harapan besar agar nantinya dana aspirasi dari legislative dapat digunakan untuk infrastruktur pendukung dan pengembangan potensi desa.

"Ya terus terang tidak bisa dijalankan karena tidak ada anggarannya. Rencananya akan kita gunakan untuk pembangunan lapangan desa. Kemudian pengembangan lainnya dan beberapa program pemberdayaan masyarakat," terang saat dihubungi Jawa Pos Radar Solo, Selasa (3/1).

Sugeng mengaku, anggaran yang hilang dari dana aspirasi DPRD untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut mencapai Rp 280 juta.

"Ada tiga anggota DPRD rencananya, ya kalau anggaran itu tidak muncul mau bagaimana lagi. Ya nanti akan kita sampaikan ke masyarakat kalau untuk pengembangan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat itu kita pending, menunggu anggaran lagi," ungkap Sugeng.

Hal senada diungkapkan para kades kepala desa di Kecamatan Karangpandan, Gondangrejo, dan beberapa wilayah lain. Mereka mengaku telah memiliki perencanaan penggunaan dana aspirasi di tahun ini. Dengan tidak munculnya dana itu dalam APBD 2023, tentu harus dilakukan penyesuaian kembali.

Namun, mereka berharap persoalan ini tak akan mengganggu program pemerintah untuk pengembangan desa.

"Ya kalau diberi ya Alhamdulillah, tidak diberi atau belum bisa diberi juga tidak apa-apa. Yang penting untuk program pemerintah yang ada di desa bisa berjalan dengan lancar dan baik, itu saja," ucap Kepala Desa Rejosari, Kecamatan Gondangrejo Agus Supadiyanto.

Di sisi lain, hari ini (3/1), DPRD Karanganyar menggelar rapat klarifikasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Anggota DPRD ingin meminta penjelasan terkait tidak munculnya alokasi dana aspirasi dalam APBD 2023. (rud/ria)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Ribuan PPPK paruh waktu di Karanganyar dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknis tunggu nasib.

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab dan DPRD Karanganyar kebuh pembahasan raperda kepramukaan dan lahan sawah dilindungi (LSD).

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

DPRD dan Pemkab Karanganyar menyepakati lima raperda masuk dalam propemperda 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer