Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Karanganyar Tolak Raperda Perluasan Izin Toko Modern

Rudi Hartono RS
Penulis: Rudi Hartono RS❯
Ilustrasi toko modern yang terus melebarkan sayapnya di berbagai daerah.
Ilustrasi toko modern yang terus melebarkan sayapnya di berbagai daerah.

RADARKARANGANYAR.COM – DPRD Karanganyar menolak usulan rancangan peraturan daerah (raperda) perluasan wilayah izin toko modern yang diusulkan pemkab.


Advertisement

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Karanganyar Joko Pramono mengungkapkan, pihaknya mengharapkan dinas terkait mengkaji ulang usulan raperda tersebut. Mengingat, terjadi pro dan kontra di masyarakat.

”Ada tiga pembahasan untuk raperda penyelenggaraan dan pembinaan perdagangan daerah itu, salah satunya adalah zonasi toko modern. Dan poin tersebut kami tolak untuk dibahas,” kata Joko Pramono, kemarin (18/9).

Menurut Joko, penolakan tersebut didasari atas adanya keluhan dari masyarakat di kawasan wisata seperti di Ngargoyoso dan Tawangmangu. Dengan adanya wacana perluasan wilayah izin toko modern akan merugikan pedagang kecil atau kelontong di wilayah itu.

Advertisement

”Kemarin saya sempat main ke sejumlah kawasan wisata dan bertemu dengan beberapa pedagang atau pemilik toko kelontong. Mereka berpesan kepada kami agar rencana perluasan toko modern di kawasan wisata bisa dikaji ulang, karena akan mengancam ekonomi pedagang atau pemilik toko kelontong di kawasan tersebut,” paparnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Karanganyar tersebut mengungkapkan, justru masyarakat mengharapkan pemerintah membuatkan salah satu tempat untuk berjualan seperti toko modern yang dikelola oleh kelompok pedagang di kawasan tersebut.

”Tadi kami kembalikan untuk pembahasan raperda tersebut. Karena itu jelas nanti akan menjadi kontradiktif dengan raperda bela-beli yang saat ini kami bahas,” ungkap Joko.

Advertisement

Senada disampaikan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Karanganyar Latri Listyowati. Pihaknya berharap usulan tersebut dikaji lebih matang. Selain akan mematikan pedagang kecil, juga mematikan pedagang pasar tradisional.

”Terus nanti teman-teman pelaku usaha kecil itu bagaimana, mereka nanti lambat laun akan mati. Seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana cara meningkatkan ekonomi teman-teman pedagang tradisional atau pemilik toko kelontong itu agar bisa bersaing dengan toko modern yang saat ini mulai berkembang,” paparnya.

Di sisi lain, informasi Jawa Pos Radar Solo, perluasan wilayah izin toko modern khusus untuk kawasan wisata Tawangmangu dan Ngargoyoso. Lantaran ramai dikunjungi wisatawan. (rud/adi)

Advertisement

Artikel Terkait

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Ribuan PPPK paruh waktu di Karanganyar dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknis tunggu nasib.

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab dan DPRD Karanganyar kebuh pembahasan raperda kepramukaan dan lahan sawah dilindungi (LSD).

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

DPRD dan Pemkab Karanganyar menyepakati lima raperda masuk dalam propemperda 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer