Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Karanganyar Kebut Pembahasan Dua Raperda

Rudi Hartono RS
Penulis: Rudi Hartono RS❯
SIDANG PARIPURNA: Pembahasan raperda bela-beli produk Karanganyar dan raperda desa wisata di DPRD Karanganyar, kemarin (6/11).
SIDANG PARIPURNA: Pembahasan raperda bela-beli produk Karanganyar dan raperda desa wisata di DPRD Karanganyar, kemarin (6/11).

RADARKARANGANYAR.COM – DPRD Karanganyar kebut pembahasan raperda bela-beli produk lokal dan raperda desa wisata.


Advertisement

Itu terungkap dalam sidang paripurna dengan agenda pembahasan penyampaian tanggapan dan jawaban fraksi DPRD atas pendapat bupati Karanganyar, kemarin (6/11).

Juru bicara Fraksi PDIP Bobby Aditya Putra dalam tanggapannya menyampaikan, raperda bela beli produk Karanganyar merupakan gerakan kerakyatan yang mendorong pemerintahan daerah, masyarakat, dan swasta untuk menjaga dan melestarikan, serta mencintai dan bangga terhadap produk daerah.

Ini diwujudkan melalui tindakan nyata dengan membela produk daerah lewat membeli dan menggunakan produk daerah.

Advertisement

”Dari pengertian itulah, maka pemerintahan daerah harus mendukung gerakan kerakyatan itu melalui regulasi dan melakukan pembelaan dan pembelian produk daerah yang dihasilkan koperasi, UMKM, BUMD dan BUMDes Kabupaten Karanganyar,” terang Bobby.

Bobby menambahkan, raperda tentang bela beli produk Karanganyar merupakan regulasi yang mengatur gerakan pengakuan, penghormatan dan perlindungan produk lokal dan unggulan Karanganyar.

”Sehingga menjadi ranah urusan perdagangan, sebagaimana lampiran DD Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang berkaitan dengan bela-beli produk Karanganyar,” jelasnya.

Advertisement

Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tiara Puspita meminta sebelum raperda desa wisata disahkan, perlu dibentuk tim panitia khusus (pansus) untuk memperhatikan desa yang memiliki kerawanan bencana alam.

”Kami dari Fraksi PKB mendukung segera disahkan, akan tetapi dalam pansus nanti kami berharap agar tim pansus untuk memperhatikan desa yang memiliki potensi wisata, tapi juga rawan akan bencana alam. Jangan sampai saat pengembangan kemudian terjadi bencana alam,” ungkap Tiara.

Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengungkapkan, lantaran semua fraksi DPRD telah menyetujui dan menerima untuk disahkan, maka agenda berikutnya yakni rapat pansus bersama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk membahas raperda tersebut. (rud/adi)

Advertisement

Artikel Terkait

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Ribuan PPPK paruh waktu di Karanganyar dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknis tunggu nasib.

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab dan DPRD Karanganyar kebuh pembahasan raperda kepramukaan dan lahan sawah dilindungi (LSD).

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

DPRD dan Pemkab Karanganyar menyepakati lima raperda masuk dalam propemperda 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer