Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Karanganyar Usulkan Pembentukan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak, Ini Harapannya

Rudi Hartono RS
Penulis: Rudi Hartono RS❯
Sidang paripurna DPRD Karanganyar dengan agenda usulan raperda inisiatif, Selasa (23/7/2024). (Rudi Hartono/Radar Solo)
Sidang paripurna DPRD Karanganyar dengan agenda usulan raperda inisiatif, Selasa (23/7/2024). (Rudi Hartono/Radar Solo)

RADARSOLO.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar mengusulkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif. Salah satunya tentang pencegahan perkawinan anak.


Advertisement

Dalam sida paripurna DPRD yang dipimpin wakil ketua DPRD Karanganyar Anung Marwoko, Selasa (23/7/2024), dihadiri langsung Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi.

”Dua raperda yang kami usulkan untuk dibahas bersama dengan jajaran eksekutif yakni terkait pencegahan perkawinan anak dan terkait pembentukan produk hukum daerah,” terang Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Karanganyar Joko Pramono.

Joko mengungkapkan, perda untuk pencegahan perkawinan anak mengingat saat ini banyak anak sudah melakukan pernikahan.

Advertisement

Perkawinan anak sendiri memiliki potensi menimbulkan permasalahan kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

”Upaya menumbuhkan dan mengembangkan kecerdasan anak harus ditanamkan sejak dini. Maka peran kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga serta pemangku kepentingan lainnya dalam mencegah perkawinan anak,” teranganya.

Sementara itu, raperda produk hukum daerah untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Advertisement

”Pembentukan produk hukum daerah selain untuk mewujudkan produk hukum yang berkualitas, berkepastian hukum dan berkeadilan. Karena pemerintah belum memiliki regulasi yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum,” jelasnya.

”Sehingga terjadi inkonsistensi dalam pembentukan produk hukum di daerah. Agar tata cara metode yang standar dan baku dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,” tandasnya. (rud/adi)

Advertisement

Artikel Terkait

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Ribuan PPPK paruh waktu di Karanganyar dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknis tunggu nasib.

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab dan DPRD Karanganyar kebuh pembahasan raperda kepramukaan dan lahan sawah dilindungi (LSD).

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

Propemperda 2027 Karanganyar Disepakati, Lima Raperda Jadi Prioritas

DPRD dan Pemkab Karanganyar menyepakati lima raperda masuk dalam propemperda 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer