RADARSOLO.COM – Nilai tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB di Kabupaten Karanganyar mencatat angka yang fantastis.
Hingga pertengahan tahun 2026 ini, total potensi pendapatan daerah yang hilang akibat wajib pajak yang membandel mencapai Rp 33,653 miliar.
Angka tunggakan akumulatif ini bahkan secara mengejutkan melampaui rata-rata realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Karanganyar yang berada di kisaran Rp 25 hingga Rp 30 miliar per tahun.
Hal itu terungkap dalam road show Sinergitas Penanganan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Kewilayahan, dari jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah di Ruang Anthurium, Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Rabu (15/7/2026).
Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengungkapkan, keprihatinannya atas besarnya angka loss pendapatan daerah tersebut.
Berdasarkan data resmi Bapenda, total tunggakan Rp 33,653 miliar tersebut disumbang oleh tunggakan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp 24,118 miliar, serta tunggakan tahun berjalan (tahun 2026) yang sudah menyentuh Rp 9,535 miliar.
”Ini angka yang sangat besar untuk ukuran pembangunan daerah. Bayangkan, PBB Karanganyar yang capai target 100 persen saja rata-rata berputar di angka Rp 25-30 miliar. Nilai tunggakan kendaraan bermotor kita justru jauh di atas itu,” tegas Masrofi.
Sementara itu, Bupati Karanganyar Rober Christanto menegaskan, pemerintah daerah memiliki visi dan pemikiran yang sama dalam menyiasati optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Rohnya sama, pikirannya sama. Hari ini kita semuanya mestinya berpikir bagaimana kita mendapatkan PAD kita. Karena keterbatasan anggaran, transfer dari pusat semuanya sama (mengalami penurunan). Teman-teman kepala desa itu ya susah sekali,” ujar Rober.
