
RADARSOLO.COM- DI tengah gemuruh kehidupan masyarakat, kita sering mendengar dan menyaksikan pemandangan menyedihkan akibat dari gejolak emosi. Emosi adalah suatu respons fisiologis dan psikologis terhadap rangsangan atau situasi tertentu. Reaksi emosional dapat bervariasi, dari satu individu ke individu lainnya.
Emosi di masyarakat sering dikaitkan dengan naiknya denyut nadi, tekanan darah, atau perubahan warna kulit. Sering pula diodentifikasikan dengan marah atau nesu (dalam bahasa Jawa). Ada pernyataan: “orang kok sukanya marah-marah, sedikit-dikit marah, wong kok gampang nesunan, kesenggol sedikit saja marah”, merupkan pendapat masyarakat bahwa emosi itu dimaknai dengan marah.
Namun perlu dicatat, bahwa emosi tidak selalu berarti marah. Karena ada emosi yang tidak terkait dengan marah. Misalnya gembira, sedih, takut, terkejut, kesal, antusias, dan cinta. Selanjutnya dalam tulisan singkat ini, penulis ingin mengemukakan tentang emosi terkait dengan marah yang menjadi petaka.
Fenomena kecenderungan emosi marah yang meledak-ledak tanpa pengendalian, sepertinya semakin merajalela. Orang-orang tanpa memandang latar belakang sosial, terkadang terbawa arus amarah. Hingga melakukan tindakan yang menyakitkan dan tidak terbayangkan.
Bukan hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga membebani aparat penegak hukum dan sistem peradilan yang ada. Sejumlah fakta di lapangan menggambarkan realita pahit ini.
Menurut data kepolisian, lebih dari 60 persen kasus kekerasan domestik yang mereka tangani, melibatkan tindakan spontan akibat emosi yang tidak terkendali. Kasus ini mencakup mulai pertengkaran ringan hingga tindak kekerasan fisik yang serius.
Misalnya, gara-gara bunyi klakson, orang bisa marah-marah bahkan sampai main tangan. Berikutnya, tatapan mata bisa mengakibatkan pertengkaran karena seseorang merasa ditantang. Kemudian anak kecil bertengkar bisa mengakibatkan perang antarorang tua yang berkepanjangan.
Emosi semacam itu tidak sedikit yang berlanjut ke kepolisian. Ada satu pihak merasa teraniaya dan melapor ke polisi. Ini menjadi titik awal perkara hukum di tingkat kepolisian.
Proses di kepolisian menjadi tonggak awal dalam perjalanan hukum ini. Tahapan pemeriksaan sampai dinyatakan P21, memakan waktu cukup lama. Pemeriksaan pertama yang seharusnya menjadi langkah awal penyelesaian, bisa berlangsung hingga 20 hari.
Jika belum selesai, diperlukan perpanjangan yang membuat harapan untuk penyelesaian perkara cepat selesai semakin menipis. Faktor ini menciptakan tekanan pada pelaku dan juga tambahan pada aparat kepolisian, yang sudah sibuk menangani berbagai kasus.
Kemudian ketika kasus telah mencapai tahap P21, proses beralih ke kejaksaan. Di sinilah status tahanan berubah. Serta waktu yang dibutuhkan tidak kalah menguras tenaga dan pikiran.
Kasus menjadi tanggung jawab kejaksaan, dengan proses sidang yang tak jarang memakan waktu berbulan-bulan. Selama periode ini, tahanan sering kali mengalami stres dan tekanan psikologis. Sehingga dapat memperburuk kondisi mental mereka.
Melihat kondisi di kejaksaan kita perlu menyoroti fakta, bahwa banyak dari mereka yang akhirnya dihukum, memiliki riwayat gangguan emosional atau kesehatan mental yang tidak terdiagnosis. Sistem peradilan sering kesulitan menangani aspek kesehatan mental ini. Pada gilirannya berdampak pada keberlanjutan masalah ini di dalam sistem peradilan.
Saat hakim mengambil keputusan dan menetapkan hukuman, tugas berpindah ke rumah tahanan. Rumah tahanan seharusnya menjadi tempat pembinaan dan perbaikan perilaku. Namun sayangnya, tidak jarang menjadi saksi bisu dari duka dan kesedihan.
Beberapa penelitian di tingkat nasional menunjukkan bahwa, lebih dari 70 persen narapidana mengakui bahwa mereka kehilangan kendali emosionalnya sebelum melakukan tindak kriminal yang menyebabkan mereka dipenjara.
Dalam konteks ini, kita perlu bertanya pada diri sendiri. Apakah sistem yang sedang kita jalani saat ini telah memberikan solusi yang efektif? Apakah kita telah berhasil membimbing individu-individu ini untuk kembali ke jalur yang benar? Ataukah rumah tahanan hanya menjadi ruang hukuman semata, tanpa memberikan peluang perbaikan yang memadai?
Mungkin saatnya kita semua sebagai masyarakat, memikirkan cara yang lebih baik untuk mencegah maraknya masalah ini. Bukan hanya tanggung jawab kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan, tetapi merupakan tugas bersama untuk menciptakan lingkungan lebih tenang dan penuh pengertian.
Dengan memahami akar permasalahan dan mencari solusi bersama, kita dapat menggantikan jeruji besi dengan jeruji kebijaksanaan. Mengedepankan musyawarah mufakat sebisa mungkin. Karena hal itu akan lebih membawa kebaikan bagi kedua belah pihak.
Dari testimoni beberapa orang yang telah mengalami peristiwa hukum, dana perdamaian akan lebih murah daripada dana kelanjutan hukum. Namun pada kasus tertentu yang tidak bisa berdamai, maka persiapkan mental untuk menikmati hidup dalam penjara yang serba minimalis namun harga eksekutif. Disamping itu, para tahanan akan bertemu raja-raja sel yang bisa membuat kantong keluarga bocor besar. (*)
Sigit Haryanto *)
*) Seprodi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta




