RADARSOLO.COM – Pemerintah Kabupaten Karanganyar kembali mencatatkan langkah positif dalam upaya penurunan angka stunting.
Wakil Bupati Karanganyar Adhe Eliana yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menegaskan isu stunting menjadi prioritas utama yang ditangani secara terintegrasi oleh seluruh elemen pemerintah daerah.
”Kami tidak sekadar mengejar angka, tapi ingin memastikan bahwa setiap anak Karanganyar bisa tumbuh sehat dan optimal,” tegasnya, beberapa waktu lalu.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Karanganyar tercatat sebesar 22,3 persen. Angka ini sedikit menurun menjadi 22,2 persen pada hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.
Penurunan signifikan justru tampak dalam data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) per 15 Juli 2024. Di mana angka prevalensi hanya 4,15 persen, dengan tingkat kehadiran Posyandu mencapai 93 persen.
Menurut Adhe Eliana, keberhasilan penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan medis. Dibutuhkan intervensi spesifik dan sensitif yang berjalan paralel dan konsisten.
”Kami memperkuat intervensi spesifik seperti pemantauan gizi dan pemberian makanan tambahan, sekaligus intervensi sensitif melalui peningkatan akses sanitasi, edukasi kesehatan keluarga, dan pola asuh anak,” jelasnya.
Tak hanya mengandalkan program pusat, Karanganyar juga mendorong inovasi berbasis lokal yang menyasar kebutuhan riil masyarakat.
Salah satunya adalah program PKMK (Pangan Olahan untuk Kebutuhan Medis Khusus) yang menyuplai makanan sehat bergizi kepada anak-anak dengan status gizi kronis.
Selain itu, program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) terus diperkuat. Melibatkan ASN, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha, program ini memungkinkan pemberian bantuan langsung dan pendampingan intensif kepada keluarga anak stunting.
”Stunting adalah masalah kemanusiaan yang hanya bisa diatasi jika semua pihak bergandengan tangan,” tambah Adhe.
Pemkab Karanganyar juga telah merancang strategi keberlanjutan melalui replikasi program dan penguatan kelembagaan di tingkat desa.
Salah satu upaya yang kini digalakkan adalah mendorong pemanfaatan dana desa secara optimal untuk mendukung kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting.
Dinas-dinas terkait juga rutin melakukan pemantauan, evaluasi, serta memberikan pelatihan kader di tingkat dusun dan RW agar upaya penanggulangan stunting tidak berhenti di atas kertas.
”Kita masih punya pekerjaan rumah. Yang penting bukan sekadar grafik turun, tapi anak-anak kita benar-benar mendapat hak tumbuh kembang terbaik,” tandasnya. (adi)
Editor : Adi Pras