“Semua masukan sudah kami catat dan cermati. Tentunya akan kami sesuaikan dengan potensi anggaran. Jika waktunya memungkinkan akan kita laksanakan dalam anggaran perubahan 2022,” ucap Bupati Klaten Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Mulyani menjelaskan, jika aspirasi yang disampaikan didominasi pada bidang infrastruktur. Khususnya pada perbaikan dan peningkatan jalan yang sebenarnya pada tahun ini juga akan dilaksanakan. Hanya saja dikarenakan curah hujan yang masih tinggi, yang membuat proses pelelangan masih berlangsung maka belum dilaksanakan.
“Saya sudah sampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Sudah dimasukan ke Bagian Layanan Pengadaan (BLP) juga. Tentunya harus melalui standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk pelelangannya,” tambah Mulyani.
Dia berharap melalui pemeliharaan dengan perbaikan dan peningkatan jalan bisa menjadikan jalan kabupaten dalam kondisi baik. Apalagi akan memasuki bulan puasa serta tradisi mudik sehingga bisa memperlancar arus kendaraan nantinya.
Disamping infrastruktur jalan, Mulyani juga akan berupaya menekan angka kemiskinan di Klaten. Mulyani heran dengan meningkatnya angka kemiskinan di Kota Bersinar yang pada 2021 terdapat 13,49 persen mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya 12,89 persen. Padahal didasarkan indikator lainnya seperti pertumbuhan ekonomi pada 2021 justru mengalami peningkatan menjadi 3, 82 persen dari sebelumnya -1,18 persen.
“Pertumbuhan ekonomi kita di atas provinsi dan nasional. Begitu juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita di 2021 naik menjadi 76,12 persen. Kita dalam kondisi unik. Di saat indikator lainnya baik, tapi kok kemiskinan justru meningkat,” ucap Mulyani.
Terkait kemiskinan, pihaknya akan duduk bersama dengan berbagai pihak terkait untuk membedah isu tersebut. Termasuk melakukan pengkajian oleh OPD terkait. Harapannya segera diketahui apakah ada strategi yang salah dalam menekan angka kemiskinan di Klaten.
“Pola hidup warga Klaten itu juga termasuk tinggi lho. Perlu dilakukan pengkajian bersama mengenai kemiskinan ini,” ucapnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten Jajang Prihono mengungkapkan jika musrenbang yang digelar itu menjadi salah satu tahapan dalam perencanaan. Termasuk penajaman serta penyelarasan tujuan strategi arah kebijakan pembangunan daerah dalam rencana awal RKPD.
“Ini menjadi satu tahapan dari perencanaan. Sebelum akhirnya akan dilakukan penetapan APBD 2023,” ucap Jajang.
Lebih lanjut, Jajang mengungkapkan ada enam prioritas dalam RKPD 2023 yakni penguatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Begitu juga peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah, peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi. (ren/nik/dam) Editor : Damianus Bram