RADARSOLO.COM - Wacana penerapan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerja Pemkot Solo dinilai sebagai langkah strategis dalam menjawab dinamika kerja yang muncul era pascapandemi Covid-19. Meski demikian, kebijakan itu wajib disertai mekanisme yang jelas agar tidak berdampak pada penurunan kinerja pelayanan publik.
Pengamat ekonomi asal Universitas Sebelas Maret (UNS) Ariyanto Adhi Nugroho menyebut, pola kerja fleksibel merupakan bagian dari adaptasi terhadap kebiasaan baru (new normal). Situasi ini menekankan substansi kerja dibandingkan prosedur administratif semata. Sementara soal WFA, pola kerja semacam ini sejatinya sudah lama diterapkan di sektor swasta dan terbukti mampu menekan biaya operasional secara signifikan.
“Efisiensinya berasal dari berkurangnya biaya energi kantor, pengeluaran cetak dokumen yang beralih ke sistem paperless, hingga penghematan konsumsi rapat karena banyak kegiatan dapat dilakukan secara daring,” terangnya (1/4).
Baca Juga: Tak Gegabah, Bupati Karanganyar Kaji Efektivitas Rencana WFA bagi ASN
Untuk penerapan WFA di lingkungan pemerintah daerah, khususnya di Solo tentu memerlukan penyesuaian berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Ini menjadi penting lantaran tidak semua layanan publik dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik.
“Ini peluangnya karena saat ini masyarakat juga mulai terbiasa dengan layanan online, tetapi tetap harus ada pembagian yang jelas mana layanan yang bisa fleksibel dan mana yang harus tetap tatap muka,” hematnya.
Baca Juga: DPRD Solo Ingatkan WFA: Jangan Sekadar Efisiensi, Harus Dongkrak Kinerja
Untuk mengukur itu semua, Ariyanto menyebut pentingnya indikator kinerja ASN yang wajib dirumuskan secara tegas untuk memastikan pemenuhan standar kerja 37,5 jam per minggu. Oleh sebab itu penguasaan teknologi dan komunikasi sebagai syarat utama keberhasilan WFA saat pemerintah daerah hendak menerapkan WFA atau pun kebijakan WFH-WFO (Work From Home-Work From Office) yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Ini akan menjadi tantangan bagi ASN senior yang relatif memiliki keterbatasan dalam adaptasi teknologi. Sebaliknya, bagi generasi muda atau Gen Z, sistem kerja fleksibel justru berpotensi meningkatkan produktivitas,” paparnya.
Baca Juga: Wali Kota Solo Kaji Ulang Aturan WFA ASN Pasca-Lebaran: Pelayanan Publik Tetap Prioritas Utama!
Efisiensi operasional lewat mekanisme kerja fleksibel itu tentunya harus diikuti kontribusi dalam penghematan energi, tanpa terkecuali terhadap bahan bakar minyak (BBM), di tengah kondisi krisis energi global. Karena itu ide Bike to Work yang disodorkan pemerintah ini bisa menjadi langkah konkret untuk optimalisasi ditengah efisiensi anggaran tersebut.
“Bike to work ini bukan hanya hemat energi, tapi juga menyehatkan. Ini bisa jadi bagian dari gaya hidup baru ASN,” kata ekonom yang juga seorang penghobi olahraga bersepeda itu.
Bike to Work bukan hal yang sulit direalisasikan menimbang kondisi geografis Kota Solo yang relatif datar sehingga sangat mendukung penggunaan sepeda sebagai moda transportasi harian. Dirinya malah menilai penggunaan sepeda bakal lebih efektif guna menjangkau wilayah permukiman padat dengan akses jalan sempit. Yang perlu digaris bawahi adalah dukungan infrastruktur yang memadai, seperti jalur sepeda, fasilitas parkir yang aman, serta integrasi dengan transportasi umum yang ramah pesepeda.
“Saat ini tren bersepeda di masyarakat, kata dia, juga terus meningkat. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi dalam berbagai kegiatan komunitas, seperti Solo Last Friday Ride yang rutin diikuti ribuan pesepeda dari wilayah Solo Raya,” ucap pecinta sepeda lawas tersebut.
Dengan berbagai potensi tersebut, Ariyanto berharap penerapan WFA dan gerakan bike to work dapat berjalan beriringan sebagai upaya efisiensi biaya dan energi, sekaligus meningkatkan produktivitas ASN.
“Yang terpenting, efisiensi jangan sampai menurunkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Justru harus semakin optimal,” tegas pengamat ekonomi asal UNS itu. (ves/nik)
Editor : Niko auglandy