RADARSOLO.COM – Pemerintah pusat menyiapkan anggaran besar untuk mewujudkan pembangunan sekolah rakyat (SR) di Sukoharjo. Proyek tersebut menjadi bagian dari program nasional yang diinisiasi langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono saat meninjau calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kampung Gadingan, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Sabtu (25/10).
Dalam kunjungan tersebut, dia didampingi Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
”Diperintahkan Pak Presiden Prabowo ini secepat-cepatnya bisa dinikmati oleh rakyat, supaya rakyat bisa senang. Amanat beliau selalu begitu. Ini harus secepat-cepatnya bisa dinikmati oleh rakyat, termasuk sekolah rakyat yang dikhususkan bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu,” ujar Agus Jabo.
Dia menjelaskan, estimasi anggaran pembangunan sekolah rakyat di Sukoharjo berkisar antara Rp 200 miliar hingga Rp 230 miliar, bergantung pada luas lahan dan kebutuhan sarana prasarana. Nilai itu juga mencakup proyek serupa di sejumlah daerah lain di Jawa Tengah.
”Terkait estimasi anggarannya, itu disesuaikan dengan luas lahan. Tapi kira-kira antara Rp 200 miliar sampai Rp 230 miliar lah ya untuk di Sukoharjo, termasuk di daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Estimasinya seperti itu. Nanti detailnya yang berkenan menyampaikan kebutuhan anggaranya nanti dari Kementerian PU, karena yang melaksanakan pembangunan ya sarana-prasarananya mereka,” jelasnya.
Agus Jabo menegaskan, Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi kementerian yang ditugaskan Presiden untuk mengurus pembangunan sekolah rakyat tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk satuan tugas (Satgas) lintas kementerian dan lembaga agar program berjalan terpadu dan efisien.
”Kemensos diperintahkan Pak Presiden untuk mengurus sekolah rakyat ini. Tapi dalam proses pelaksanaannya kita membentuk Satgas yang isinya sinergi antar-kementerian, antar-lembaga. Ada Kemensos, Kemendikdasmen, Kemenag, Kementerian PU, Kementerian Dikti, dan Menpan RB. Urusannya nanti termasuk rekrutmen guru dan tenaga kependidikan yang juga akan melibatkan BKN,” ungkapnya.
Selain itu, Agus Jabo menyebut pihaknya juga menggandeng TNI Angkatan Darat dalam proses pendampingan dan pendidikan karakter di sekolah rakyat.
”Kami sudah berkomunikasi dengan perwakilan Mabes AD untuk bersinergi. Mereka akan ikut terlibat dalam proses belajar mengajar dan pendisiplinan siswa di sekolah rakyat nanti,” imbuhnya. (kwl/adi)
Editor : fery ardi susanto