RADARSOLO.COM – Bertambah lagi jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menyetop operasional, gara-gara terkendala pencairan dana bantuan pemerintah (banper). Setelah SPPG PDM Kaliancar Wonogiri, giliran satu SPPG di Kecamatan Sukoharjo Kota yang hentikan operasional.
Menanggapi hal tersebut, wakil bupati (wabup) sekaligus Ketua Satgas MBG Sukoharjo Eko Sapto Purnomo menjelaskan, fenomena SPPG yang menyetop operasional bukanlah persoalan baru dan bersifat teknis semata.
“Ya itu hal biasa. Sudah beberapa kali terjadi seperti itu. Nanti kalau dananya sudah cair, istilahnya DIPA-nya sudah cair, layanan akan berjalan lagi,” kata Eko, kemarin (12/3).
Menurut Eko, operasional SPPG sangat bergantung pada mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat. Maka ketika terjadi keterlambatan pencairan, aktivitas layanan di SPPG praktis ikut berhenti sementara waktu.
“Ini hanya persoalan teknis saja. Tidak ada persoalan yang substansial,” imbuhnya.
Terkait kemungkinan solusi permanen agar kejadian serupa tidak terulang, misalnya dengan skema dana talangan dari mitra program MBG, Eko menegaskan hal tersebut tidak diperbolehkan. “Secara teknis dan arahan dari pusat, mitra tidak diperkenankan memberikan dana talangan,” bebernya.
Setelah dana banper masuk ke rekening virtual account SPPG, layanan otomatis kembali berjalan seperti biasa. Eko juga meminta agar pihak SPPG menyampaikan informasi secara terbuka kepada pihak sekolah dan masyarakat, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Nanti biar disampaikan oleh masing-masing SPPG. Kan ada kepala SPPI, ada asisten laboratorium, dan PIC dari sekolah. Ya supaya tidak menimbulkan polemik,” urai Eko.
Sementara itu, Eko memuji sikap masyarkat yang bisa memahami situasi. “Selama ini tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Saya kira masyarakat sudah memahami, karena memang mekanismenya seperti itu,” tandasnya. (kwl/fer)
Editor : fery ardi susanto