RADARWONOGIRI.COM- Kasus stunting di Kabupaten Wonogiri mengalami kenaikan dalam penimbangan serentak pada September.
Itu diduga disebabkan turunnya angka keikutsertaan balita yang menimbang berat badan. Hanya sekira 88,6 persen.
Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Wonogiri, 42.308 balita mengikuti penimbangan pada September lalu.
Dari jumlah tersebut, 4.867 balita atau 11,5 persen terindikasi stunting. Padahal pada Agustus, tercatat 43.510 balita mengikuti penimbangan.
Dari jumlah itu, 4.615 balita atau 10,6 persen balita terindikasi stunting.
“Keikutsertaan balita yang ditimbang serentak pada September hanya 88,6 persen. Padahal sebelumnya (pada Agustus), keikutsertaannya mencapai 90 persen. Ini berdampak pada bilangan pembaginya,” kata Bupati Wonogiri Joko Sutopo, kemarin (17/10).
Bupati yang akrab disapa Jekek ini menambahkan, naiknya kasus stunting karena berkurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.
Dia meminta seluruh kepala desa atau lurah untuk terjun ke lapangan memberikan pendampingan.
“Jadi saat jadwal penimbangan di posyandu, semua didorong untuk hadir. Sebagai upaya monitoring tumbuh kembang anak,” imbuh Jekek.
Terkait data stunting, bersumber dari aplikasi Cinta Mutiara Keluarga (CMK). Pemerintah desa bisa melakukan pemantauan balita dari aplikasi tersebut.
Apalagi di dalamnya memuat fitur by name by addres.
Bupati mengklaim, upaya yang dilakukan pemdes cukup optimal, dalam rangka pengentasan stunting.
Hanya saja pergerakan yang dilakukan belum setara, antara satu desa dengan desa lainnya.
“Setelah data disandingkan, capaian intervensi belum seperti yang diharapkan. Maka kami lakukan evaluasi. Memperkuat lagi pergerakannya,” beber bupati.
Pemdes, kata Jekek, memiliki kewenangan dalam pengentasan stunting. Contohnya melalui gelontoran dana desa.
“Baduta yang stunting masuk intervensi, agar ke depan tidak mengalami stunting,” ungkapnya.
Tahun depan, Pemkab Wonogiri memiliki target zero stunting. Bupati optimistis target itu tercapai. “Semoga ke depan bisa turun dengan intervensi yang dilakukan bersama,” paparnya.
Sementarta itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Wonogiri Setyarini mengaku, para bidan desa harus datang di posyandu saat penimbangan serentak.
“Ketika ada ibu dan anak yang tidak datang dalam penimbangan, bidan desa bersama tim pendamping keluarga (TPK) harus mendatangi ke rumahnya,” pesannya. (al/fer/wa)
Editor : Tri Wahyu Cahyono