OLEH: Aris Rakhmadi, S.T., M.Eng., Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)
RADARSOLO.COM - Penyelenggaraan ibadah haji semakin bersentuhan dengan teknologi digital. Mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pengelolaan dokumen perjalanan.
Salah satu inovasinya yakni Saudi Visa Bio, aplikasi yang mendukung perekaman data biometrik melalui telepon pintar untuk keperluan pengajuan visa pada layanan yang tersedia.
Teknologi ini menjanjikan proses yang praktis dan efisien.
Namun, ada pertanyaan penting di balik kemudahan tersebut: apakah calon jamaah sudah memiliki kemampuan digital yang memadai untuk menggunakannya?
Baca Juga: Edukasi dan Literasi Finansial Perbankan
Tanpa kesiapan pengguna, inovasi justru dapat menambah beban bagi jamaah.
Bagi masyarakat yang terbiasa menggunakan aplikasi, mengikuti petunjuk verifikasi identitas, memotret wajah, atau merekam biometrik mungkin terasa sederhana.
Situasinya berbeda bagi sebagian calon jamaah lanjut usia, maupun mereka yang jarang berinteraksi dengan layanan digital.
Kendala perangkat, jaringan internet, bahasa, hingga kegagalan perekaman dapat menjadi hambatan. Bayangkan jamaah yang berulang kali gagal mengikuti satu tahapan.
Baca Juga: Buta Warna, Teknologi, dan Pilihan Masa Depan Anak
Masalahnya bukan hanya kemauan untuk belajar, tetapi juga desain layanan dan dukungan bagi pengguna.
Akibatnya, jamaah membutuhkan bantuan dari keluarga atau petugas.
Pendampingan memang diperlukan, tetapi tanpa pemahaman dasar, ketergantungan berlebihan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan informasi pribadi.
Kepemilikan telepon pintar, dengan demikian, tidak otomatis mencerminkan literasi digital.
Baca Juga: Saat Kesalehan Menjadi Kamuflase Kerakusan: Hembusan Waswas yang Tak Mampu Dikenali
Selama ini, kesiapan berhaji identik dengan penguasaan manasik, kesehatan, kondisi mental, dan kelengkapan administrasi.
Kini, keterampilan digital patut menjadi bagian dari pembekalan.
Kemandirian digital bukan berarti jamaah wajib menyelesaikan semua urusan sendiri.
Baca Juga: Mengetuk Langit, Merawat Bumi: Ikhtiar Menghadapi Kemarau Panjang dan Anomali Iklim
Yang lebih penting adalah kemampuan untuk memahami instruksi, mengenali proses yang aman, menjaga kerahasiaan data, dan mengetahui kapan harus meminta bantuan.
Jamaah juga perlu memahami mengapa data wajah dan identitas harus dilindungi, tidak sembarangan membagikan kode verifikasi, serta memastikan pendampingan dilakukan melalui saluran yang tepercaya.
Dengan bekal tersebut, mereka dapat terlibat aktif dalam pengurusan administrasi, bukan sekadar menyerahkan telepon dan identitas kepada orang lain. Kesiapan ini perlu dibangunkan sebelum keberangkatan.
Di sinilah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta perguruan tinggi dapat berperan.
Bimbingan haji perlu melengkapi materi ibadah dengan literasi layanan digital.
Pelatihan tidak cukup hanya berupa ceramah atau pembagian panduan; jamaah membutuhkan demonstrasi, simulasi, dan praktik bertahap menggunakan perangkat mereka sendiri.
Materi dapat dimulai dari pengenalan aplikasi, membaca petunjuk, mencoba tahapan yang aman, hingga mengenali pesan mencurigakan yang mengatasnamakan layanan resmi.
Baca Juga: Ketika Amanah Haji Dipertaruhkan pada Sebuah Seleksi
Dosen dan mahasiswa dapat mendukung kegiatan ini melalui pengabdian kepada masyarakat, sedangkan KBIHU membantu memastikan materi sesuai dengan kebutuhan peserta.
Kelompok kecil dan praktik berulang penting bagi jamaah yang baru belajar.
Pendampingan perlu ramah bagi lansia dan mengutamakan keamanan data.
Kolaborasi semacam ini dapat menjadi jembatan antara kemajuan sistem dan kemampuan pengguna.
Baca Juga: Merebut Kembali Intimasi Belajar di Ruang Kelas
Keberhasilan transformasi digital dalam pelayanan haji tidak semata-mata ditentukan oleh kecepatan proses administrasi maupun jumlah aplikasi yang dikembangkan, tetapi juga oleh kemudahan dan pemerataan akses bagi seluruh jamaah.
Pemerintah dan penyelenggara layanan perlu memastikan bahwa setiap prosedur digital dilengkapi dengan petunjuk yang mudah dipahami, dukungan teknis yang memadai, serta mekanisme pendampingan bagi jamaah yang mengalami kesulitan.
Evaluasi pelayanan juga perlu mempertimbangkan pengalaman nyata pengguna, bukan hanya capaian teknis sistem.
Tingginya ketergantungan jamaah pada bantuan pihak lain dalam menjalankan prosedur dasar, menunjukkan bahwa penguatan literasi digital dan penyempurnaan layanan masih menjadi kebutuhan penting.
Teknologi seharusnya menjadi sarana pemberdayaan, bukan menciptakan kesenjangan baru antara jamaah yang menguasai teknologi dan mereka yang memiliki keterbatasan.
Baca Juga: Kedaulatan Digital dan Toleransi
Oleh karena itu, membangun kemandirian digital merupakan tanggung jawab bersama, agar modernisasi pelayanan haji benar-benar menghadirkan kemudahan, kesetaraan, dan manfaat bagi seluruh jamaah. (*)
Editor : Ferry Ardi SusantoSumber : Radar Solo